Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah DPR, Kepala BNN Klaim Pemberantasan Narkoba Berjalan Efektif

Kompas.com - 21/11/2019, 20:23 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Narkotika (BNN) Heru Winarko membantah Komisi III DPR yang menilai bahwa pemberantasan narkoba tidak berjalan efektif.

Heru mengklaim kinerja BNN sudah baik. Hal ini terbukti dari banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba yang diungkap BNN, sehingga angkanya menurun.

"Efektif, yang sekarang ini sudah banyak ungkap dan sudah banyak berkurang," kata Heru usai rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019).

Menurut Heru, atas kinerja BNN, kini hampir tidak ada lagi penyalahgunaan narkoba jenis heroin dan putau.

Baca juga: Anggota Komisi III: Apakah BNN Masih Bisa Diharapkan atau Dilebur ke Polri?

Dua jenis narkoba itu peredarannya sudah sangat berkurang. Hanya saja, angka penyalahgunaan ganja masih sangat tinggi.

"Pada sumbernya baik di Aceh, di Medan dan beberapa tempat yang kita musnahkan ladang ladang ganja," ujar Heru.

Heru melanjutkan, dirinya juga bekerja sama dengan berbagai pihak terkait dalam menekan angka peredaran narkoba. Mulai dari kepolisian, bea cukai, hingga angkatan laut.

Daerah-daerah yang disinyalir rawan peredaran narkoba pun, kata Heru, pengawasannya terus ditingkatkan.

"Banyak yang kita tangkap tapi juga ditangkal. Kami menangkal bagaimana narkoba ini masuk ke Indonesia," kata dia.

Baca juga: Masinton Pasaribu: Saya Minta BNN Dievaluasi, Bubarkan!

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Sarifuddin Sudding menilai, kinerja BNN masih buruk.

Ia menyebutkan, jika tak ada pembenahan, terbuka opsi untuk tak mempertahankan BNN, dan melebur lembaga itu menjadi satu kesatuan dengan institusi kepolisian.

"Bagaimana supaya betul-betul kita harapkan BNN ini apakah lembaga ini masih tetap dipertahankan atau kita lebur aja satu institusi di kepolisian," kata Sudding saat rapat dengar pemdapat bersama BNN di Komisi III DPR, Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019)

Senada dengan Sudding, anggota Komisi III DPR Fraksi PDI-Perjuangan Masinton Pasaribu juga menilai kerja BNN tak menunjukan hasil. Peredaran narkoba di Indonesia pun menjadi ancaman yang serius.

Bahkan, Masinton mengancam membubarkan BNN.

"Saya minta BNN dievaluasi, bubarkan. Kita akan melakukan revisi terhadap undang-undqng narkotika. Dilebur saja (BNN) nggak perlu lagi. Nggak ada progres," kata Masinton.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Ke Luar Negeri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

Nasional
Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Nasional
Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Nasional
Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Nasional
Seluruh Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja  Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Seluruh Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diduga Dapat Jatah Potongan Insentif ASN

Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diduga Dapat Jatah Potongan Insentif ASN

Nasional
Bawaslu Buka Kans Evaluasi Panwas yang Tak Becus Jelang Pilkada

Bawaslu Buka Kans Evaluasi Panwas yang Tak Becus Jelang Pilkada

Nasional
Rahmat Bagja Sebut Bawaslu Kemungkinan Pindah Terakhir ke IKN

Rahmat Bagja Sebut Bawaslu Kemungkinan Pindah Terakhir ke IKN

Nasional
Bawaslu Bersiap Hadapi Sengketa Pileg

Bawaslu Bersiap Hadapi Sengketa Pileg

Nasional
Karutan KPK Lawan Penetapan Tersangka Kasus Pungli, Singgung Praperadilan Eddy Hiariej

Karutan KPK Lawan Penetapan Tersangka Kasus Pungli, Singgung Praperadilan Eddy Hiariej

Nasional
7 Poin Kesimpulan Kubu Anies-Muhaimin, di Antaranya Pengkhianatan Konstitusi dan Nepotisme

7 Poin Kesimpulan Kubu Anies-Muhaimin, di Antaranya Pengkhianatan Konstitusi dan Nepotisme

Nasional
'One Way' Dihentikan, Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Jakarta Cikampek Normal 2 Arah

"One Way" Dihentikan, Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Jakarta Cikampek Normal 2 Arah

Nasional
Kemenag Terbitkan Edaran Minta Penghulu dan Penyuluh Agama Dukung 4 Program Prioritas Pemerintah

Kemenag Terbitkan Edaran Minta Penghulu dan Penyuluh Agama Dukung 4 Program Prioritas Pemerintah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com