Jokowi: Rakyat Dapat Manfaat atau Tidak dari Belanja Negara?

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Dana Alokasi Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD) tahun 2020 kepada kementerian/lembaga dan seluruh gubernur.

Jokowi meminta anggaran tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Penyerahan DIPA dilakukan di Istana Negara Jakarta, Kamis (14/11/2019).

"Tadi sudah diserahkan DIPA dana transfer daerah dan dana desa kepada saudara-saudara semua. Ada Rp 909 triliun untuk kementerian/lembaga dan Rp 556 triliun untuk transfer daerah," kata Jokowi saat memberi sambutan.

Baca juga: Jelang Akhir 2019, Serapan Anggaran Kemenhub Baru 69 Persen

Jokowi meminta setelah anggaran tersebut dibagikan, para menteri dan kepala daerah secepatnya melakukan belanja barang dan lelang proyek. Sehingga, pada Januari 2012 sudah mulai dilakukan pengerjaan infrastruktur.

"Segera setelah ini, (mulai) lelang, pelaksanaan Januari sudah dilakukan. Jangan nunggu-nunggu, sudah. Ini perintah," tegasnya.

Jokowi tak ingin kejadian pada tahun ini terulang, dimana hingga penghujung 2019 masih ada proses e-tendering di sektor konstruksi.

"Belanja secepat-cepatnya. Saya harapkan jangan sampai yang kemarin saya sampaikan, November masih ada Rp 31 triliun dalam proses e-tendering, ini konstruksi. Oleh sebab itu, mulailah sejak Januari tahun depan ini," jelas Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Mata Anggaran DKI itu 57.000, Kalau Ada yang Keliru Ingatkan

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengingatkan agar para menteri dan gubernur menggunakan anggaran tersebut dengan sebaik-baiknya. Jokowi menekankan rakyat harus mendapatkan manfaat dari anggaran tersebut.

"Artinya menteri, kepala lembaga, kepala daerah pastikan bukan hanya realisasi belanja yang habis. Tapi dapat barangnya, rakyat dapat manfaatnya. Itu yang terpenting," kata Jokowi.

"Dulu bangga kalau realisasinya 99 persen atau 100 persen. Tapi rakyat dapat manfaat tidak dari belanja itu?" sambungnya.