Jokowi: Mata Anggaran DKI itu 57.000, Kalau Ada yang Keliru Ingatkan

Kompas.com - 13/11/2019, 13:30 WIB
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (11/11/2019). Rapat terbatas itu membahas program cipta lapangan kerja, penguatan neraca perdagangan dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayPresiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (11/11/2019). Rapat terbatas itu membahas program cipta lapangan kerja, penguatan neraca perdagangan dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo bicara soal rancangan anggaran DKI Jakarta. Rancangan anggaran ibu kota belakangan menjadi sorotan karena ada sejumlah mata anggaran yang dinilai janggal, seperti pengadaan lem Aibon Rp 82 Miliar.

Namun, Jokowi yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta ini menilai munculnya anggaran yang janggal itu bisa saja terjadi.

Sebab, tidak mungkin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa mengontrol satu per satu anggaran yang jumlahnya mencapai 57.000 item.

Baca juga: Anggaran DKI Defisit, Pembebasan 118 Bidang Tanah untuk Normalisasi Ciliwung Batal


"Saya beri contoh di DKI mata anggaran itu 57.000, kalau ada yang keliru 1,2 atau 3 cepat diingatkan. Enggak mungkin kontrol segitu banyak kegiatan," kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah 2019 di Sentul, Bogor, Rabu (13/11/2019).

Hadir dalam acara itu gubernur, bupati, wali kota dari seluruh wilayah. Hadir juga seluruh kapolda, kapolres, kepala kejati dan kepala kejari.

Jokowi pun mengingatkan kepada aparat penegak hukum tak mengkriminalisasi terhadap kebijakan-kebijakan pejabat daerah.

"Jangan ada kebijakan yang dikriminalisasi, dicari-cari. Saya mendengar ini banyak sekali. Kalau tidak ada niat jahatnya jangan dicari-cari dong," kata Jokowi.

Baca juga: Minta Penegak Hukum Tak Cari Kesalahan Pejabat Daerah, Jokowi Singgung Anggaran DKI

Jokowi berharap aparat penegak hukum di daerah bisa mengingatkan terlebih dulu jika ada suatu kebijakan yang berpotensi melanggar hukum.

Jangan sampai justru aparat penegak hukum baru menindak saat pelanggaran sudah terjadi.

"Seorang gubernur, bupati walikota diingatkan awal-awal sebelum dia bekerja melaksanakan program itu. Ini yang kita harapkan mindset pola pikir kita berubah, semuanya dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat," kata Jokowi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X