Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perdebatan Prabowo Vs Anggota DPR Fraksi PDI-P Saat Rapat Perdana...

Kompas.com - 12/11/2019, 06:53 WIB
Kristian Erdianto,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Rapat perdana Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019), diwarnai perdebatan.

Seusai memaparkan program kerjanya, Prabowo sempat berdebat dengan anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) soal postur anggaran di Kementerian Pertahanan.

Awalnya, anggota Komisi I dari Fraksi PDI-P Effendi Simbolon meminta Prabowo memaparkan proyeksi anggaran Kementerian Pertahanan Tahun 2020 sebesar Rp 131 triliun.

Pasalnya, proyeksi tersebut tercantum dalam kertas pemaparan yang diterima oleh seluruh anggota Komisi I, tetapi tidak dijelaskan oleh Prabowo secara lisan.

Effendi Simbolon bersama mantan gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin yang ingin mendampinginya, Jumat (8/9/2017)KOMPAS.com / Mei Leandha Effendi Simbolon bersama mantan gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin yang ingin mendampinginya, Jumat (8/9/2017)
"Saya ingin meminta sekaligus dipaparkan karena di sini ada dukungan anggaran. Tapi saudara Menhan tadi tidak menyinggung, hanya visi-misi dan itu juga masih visioner. Jadi dukungan anggarannya seperti apa. Karena di sini ada, tolong disampaikan," ujar Effendi.

Baca juga: Saat Prabowo dan Politisi PDI-P Berdebat soal Keterbukaan Anggaran Kemenhan...

Anggota Komisi I dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha memprotes permintaan Effendi tersebut.

Ia mengatakan, sesuai kesepakatan rapat dengan Kapoksi, pemaparan terkait anggaran akan dilakukan secara tertutup.

Pernyataan Tamliha itu disetujui oleh Prabowo.

"Saya kira demikian. Saya katakan mengenai yang rinci, bersifat teknis dan anggaran saya mohon tertutup. Kita akan sampaikan, kita akan bahas," ucap Prabowo.

Pernyataan itu kemudian disanggah oleh Effendi. Menurut dia, Prabowo seharusnya menyampaikan seluruh program kerja, termasuk dukungan anggarannya.

"Selazimnya, Menhan itu menyampaikan apa yang menjadi program kerja, termasuk dukungan anggarannya. Bahwa nanti misalnya kita ingin bahas ini tertutup, ya itu kesepakatan kita. Tapi di bahan ini sudah terbuka," kata Effendi.

Baca juga: Komisi I dan Prabowo Akan Bahas Keamanan di Papua hingga Alutsista

Prabowo menimpali, "Terbuka kepada Komisi I, tapi kita tidak terbuka kepada umum".

Prabowo menjelaskan, sebenarnya dirinya tidak keberatan apabila diminta untuk memaparkan proyeksi anggaran. Namun, hal itu sangat terkait dengan kesiapan dan kemampuan negara dalam bidang pertahanan.

Sementara kemampuan negara dalam bidang pertahanan tidak boleh disampaikan secara terbuka.

"Begini Saudara Effendi, soal anggaran terbuka. Tapi soal kemampuan dan kesiapan itu tidak boleh terbuka. Nah, kadang-kadang kesiapan dan kemampuan itu berkaitan dengan anggaran," ucap mantan Komandan Jenderal Kopassus itu.

Halaman:


Terkini Lainnya

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com