Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Prabowo dan Politisi PDI-P Berdebat soal Keterbukaan Anggaran Kemenhan...

Kompas.com - 11/11/2019, 16:36 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sempat berdebat dengan anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) terkait pemaparan soal anggaran Kementerian Pertahanan dalam rapat kerja dengan Komisi I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019).

Awalnya anggota Komisi I dari Fraksi PDI-P Effendi Simbolon meminta Prabowo memaparkan proyeksi anggaran Kementerian Pertahanan Tahun 2020 sebesar Rp 131 triliun.

Pasalnya proyeksi tersebut tercantum dalam kertas pemaparan yang diterima oleh seluruh anggota Komisi I, namun tidak dijelaskan oleh Prabowo secara lisan.

"Saya ingin meminta sekaligus dipaparkan karena di sini ada dukungan anggaran. Tapi saudara Menhan tadi tidak menyinggung, hanya visi-misi dan itu juga masih visioner. Jadi dukungan anggarannya seperti apa, karena di sini ada. Tolong disampaikan," ujar Effendi.

Baca juga: Prabowo: Setiap Warga Negara Berhak dan Wajib Ikut Bela Negara

Anggota Komisi I dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha memprotes permintaan Effendi tersebut. Ia mengatakan, sesuai kesepakatan rapat dengan Kapoksi, pemaparan terkait anggaran akan dilakukan secara tertutup.

Pernyataan Tamliha itu disetujui oleh Prabowo.

"Saya kira demikian. Saya katakan mengenai yang rinci, bersifat teknis dan anggaran saya mohon tertutup. Kita akan sampaikan, kita akan bahas," ucap Prabowo.

Baca juga: Prabowo: Kalau Terpaksa Perang, Laksanakan Pertahanan Rakyat Semesta!

Pernyataan Prabowo itu kemudian disanggah oleh Effendi. Menurut dia, Prabowo seharusnya menyampaikan seluruh program kerja termasuk dukungan anggarannya.

"Selazimnya Menhan itu menyampaikan apa yang menjadi program kerja termasuk dukungan anggarannya. Bahwa nanti misalnya kita ingin bahas ini tertutup, ya itu kesepakatan kita. Tapi di bahan ini sudah terbuka," kata Effendi.

"Terbuka kepada Komisi I, tapi kita tidak terbuka kepada umum," jawab Prabowo.

Baca juga: Komisi I dan Prabowo Akan Bahas Keamanan di Papua hingga Alutsista

Prabowo menjelaskan dirinya tidak keberatan jika diminta untuk memaparkan proyeksi anggaran. Namun, hal itu sangat terkait dengan kesiapan dan kemampuan negara dalam bidang pertahanan.

Sementara, menurut Prabowo, kemampuan negara dalam bidang pertahanan tidak boleh disampaikan secara terbuka.

"Begini saudara Effendi, soal anggaran terbuka, tapi soal kemampuan dan kesiapan itu tidak boleh terbuka. Nah, kadang-kadang kesiapan dan kemampuan itu berkaitan dengan anggaran," ucap mantan Danjen Kopassus itu.

Baca juga: Kemenhan Minta Pengusaha Industri Pertahanan Bentuk Konsorsium

Anggota Fraksi PDI-P lainnya, Adian Napitupulu, juga ikut berkomentar. Adian mengatakan, permintaan Effendi sangat sederhana, yakni meminta Prabowo membacakan bahan pemaparan terkait anggaran yang sudah dibagikan oleh kepada anggota Komisi I.

"Yang diminta oleh Pak Effendi ini sederhana, apa yang sudah dipaparkan di sini, dipaparkan saja secara lisan. Bahwa pendalaman kita buat tertutup ini tidak persoalan. Ini kan lucu. Di sini kita paparkan terbuka, tapi nggak mau dibacakan, nggak mau disampaikan," kata Adian.

Halaman:


Terkini Lainnya

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Nasional
Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Nasional
Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Nasional
Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Nasional
KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

Nasional
“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Nasional
Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Nasional
Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Nasional
Jokowi Bakal Siapkan Proses Transisi Pemerintahan Baru Usai Putusan MK

Jokowi Bakal Siapkan Proses Transisi Pemerintahan Baru Usai Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com