Saat Prabowo dan Politisi PDI-P Berdebat soal Keterbukaan Anggaran Kemenhan...

Kompas.com - 11/11/2019, 16:36 WIB
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersiap mengikuti rapat bersama Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/11/2019). Rapat bersama antara DPR dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) membahas rencana kerja Kemhan tahun 2020 beserta dukungan anggarannya. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama.
  *** Local Caption *** 

ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRAMenteri Pertahanan Prabowo Subianto bersiap mengikuti rapat bersama Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/11/2019). Rapat bersama antara DPR dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) membahas rencana kerja Kemhan tahun 2020 beserta dukungan anggarannya. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama. *** Local Caption ***

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sempat berdebat dengan anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) terkait pemaparan soal anggaran Kementerian Pertahanan dalam rapat kerja dengan Komisi I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019).

Awalnya anggota Komisi I dari Fraksi PDI-P Effendi Simbolon meminta Prabowo memaparkan proyeksi anggaran Kementerian Pertahanan Tahun 2020 sebesar Rp 131 triliun.

Pasalnya proyeksi tersebut tercantum dalam kertas pemaparan yang diterima oleh seluruh anggota Komisi I, namun tidak dijelaskan oleh Prabowo secara lisan.

"Saya ingin meminta sekaligus dipaparkan karena di sini ada dukungan anggaran. Tapi saudara Menhan tadi tidak menyinggung, hanya visi-misi dan itu juga masih visioner. Jadi dukungan anggarannya seperti apa, karena di sini ada. Tolong disampaikan," ujar Effendi.

Baca juga: Prabowo: Setiap Warga Negara Berhak dan Wajib Ikut Bela Negara

Anggota Komisi I dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha memprotes permintaan Effendi tersebut. Ia mengatakan, sesuai kesepakatan rapat dengan Kapoksi, pemaparan terkait anggaran akan dilakukan secara tertutup.

Pernyataan Tamliha itu disetujui oleh Prabowo.

"Saya kira demikian. Saya katakan mengenai yang rinci, bersifat teknis dan anggaran saya mohon tertutup. Kita akan sampaikan, kita akan bahas," ucap Prabowo.

Baca juga: Prabowo: Kalau Terpaksa Perang, Laksanakan Pertahanan Rakyat Semesta!

Pernyataan Prabowo itu kemudian disanggah oleh Effendi. Menurut dia, Prabowo seharusnya menyampaikan seluruh program kerja termasuk dukungan anggarannya.

"Selazimnya Menhan itu menyampaikan apa yang menjadi program kerja termasuk dukungan anggarannya. Bahwa nanti misalnya kita ingin bahas ini tertutup, ya itu kesepakatan kita. Tapi di bahan ini sudah terbuka," kata Effendi.

"Terbuka kepada Komisi I, tapi kita tidak terbuka kepada umum," jawab Prabowo.

Baca juga: Komisi I dan Prabowo Akan Bahas Keamanan di Papua hingga Alutsista

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPJS Kesehatan akan Dukung Pembentukan Data Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

BPJS Kesehatan akan Dukung Pembentukan Data Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

Nasional
Satgas: Stigma Negatif dari Masyarakat Jadi Kendala 'Tracing' Kasus Covid-19

Satgas: Stigma Negatif dari Masyarakat Jadi Kendala "Tracing" Kasus Covid-19

Nasional
Kursi Terawan yang Kosong di 'Mata Najwa', Kritik, hingga Padatnya Jadwal Sang Menteri

Kursi Terawan yang Kosong di "Mata Najwa", Kritik, hingga Padatnya Jadwal Sang Menteri

Nasional
Legislatif Masuk Kelompok yang Akan Dapat Vaksin Covid-19, Satgas: Kami Masih Kaji

Legislatif Masuk Kelompok yang Akan Dapat Vaksin Covid-19, Satgas: Kami Masih Kaji

Nasional
Idap Beberapa Penyakit, Bapak Ini Rasakan Keuntungan Jadi Peserta JKN-KIS

Idap Beberapa Penyakit, Bapak Ini Rasakan Keuntungan Jadi Peserta JKN-KIS

Nasional
Tersangka Pencabulan Anak Jadi Plt Bupati Buton Utara, Mendagri Diminta Evaluasi

Tersangka Pencabulan Anak Jadi Plt Bupati Buton Utara, Mendagri Diminta Evaluasi

Nasional
Mahfud: Pemerintah Tak Larang Pemutaran Film G30S/PKI, asal...

Mahfud: Pemerintah Tak Larang Pemutaran Film G30S/PKI, asal...

Nasional
Pengangkatan Eks Anggota Tim Mawar Dapat Digugat ke Pengadilan

Pengangkatan Eks Anggota Tim Mawar Dapat Digugat ke Pengadilan

Nasional
Irjen Napoleon Ajukan Gugatan Praperadilan, Polri Klaim Telah Bekerja Profesional

Irjen Napoleon Ajukan Gugatan Praperadilan, Polri Klaim Telah Bekerja Profesional

Nasional
Febri Diansyah Bicara soal Pergulatan Batin, Pentingnya Indepensensi KPK, hingga Kemungkinan Terjun ke Poltik

Febri Diansyah Bicara soal Pergulatan Batin, Pentingnya Indepensensi KPK, hingga Kemungkinan Terjun ke Poltik

Nasional
Minimnya Tes Covid-19 di Indonesia dan Kendala Pelacakan Kontak...

Minimnya Tes Covid-19 di Indonesia dan Kendala Pelacakan Kontak...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kondisi Covid-19 di 9 Provinsi Setelah Ditangani Luhut | Indonesia Dinilai Bisa Beri Jawaban Lebih Elegan kepada Vanuatu

[POPULER NASIONAL] Kondisi Covid-19 di 9 Provinsi Setelah Ditangani Luhut | Indonesia Dinilai Bisa Beri Jawaban Lebih Elegan kepada Vanuatu

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Enam Tersangka Kasus Suap DPRD Jambi

KPK Perpanjang Penahanan Enam Tersangka Kasus Suap DPRD Jambi

Nasional
KPK Dalami Proyek-proyek Tersangka Kasus RTH Bandung

KPK Dalami Proyek-proyek Tersangka Kasus RTH Bandung

Nasional
Simak! Ini 7 Tips Pemulihan Pasien Covid-19 OTG

Simak! Ini 7 Tips Pemulihan Pasien Covid-19 OTG

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X