Soal Hubungan Mega-Paloh, Ketua DPP PDI-P: Tak Ada Perkawanan Parpol yang Abadi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI-P) Ahmad Basarah mengatakan, hubungan personal antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh baik-baik saja, meski belakangan banyak isu yang menyebutkan hubungan keduanya renggang.

Kendati demikian, Basarah mengatakan, hubungan antarpartai yang dipimpin bisa jadi tak lagi erat. Menurut dia, hubungan politik tidak ada yang abadi.

Ia mengatakan, setiap parpol yang memutuskan untuk menjalin hubungan dengan parpol lain, pasti akan mengkalkulasi kepentingan.

Baca juga: Dinilai Berprestasi, Surya Paloh Diminta Nasdem Sumut Jadi Ketum Lagi

"Kalau saya melihat hubungan antarpartai politik, tentu kita harus membaca hubungan antarkepentingan. Tidak ada perkawanan yang abadi, dan permusuhan yang abadi, yang ada adalah kepentingan itu sendiri," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/11/2019). 

Basarah mengatakan, bukan suatu hal yang aneh apabila ada aktivitas dan dinamika dari pimpinan-pimpinan parpol terkait persiapan Pemilu 2024.

Ia pun meminta, manuver politik yang dilakukan Nasdem tidak dikaitkan dengan hubungan yang sifatnya personal.

"Jangan dikaitkan di dalam hubungan yang bersifat personal. Dalam setiap pemilu presiden saja, ada parpol yang pada saat kampanye pilpres berada di luar blok capres tertentu. Tapi begitu selesai, mereka bergabung," ujarnya.

Basarah menilai, Nasdem tengah mempersiapkan Pemilu 2024, sehingga mulai melakukan safari politik dengan bertemu PKS dan partai lainnya.

Baca juga: Sindir Pelukan Surya Paloh, Jokowi Dinilai Politisi PDI-P Lebih Lepas

Menurut dia, hal itu bagian dari manuver politik yang wajar dilakukan setiap partai. PDI-P, kata dia, tidak akan mengintervensi urusan partai lain.

"Kami dari PDI-P memegang teguh etika politik bahwa kita tidak boleh memasuki yuridiksi organisasi parpol lain, karena masing punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sendiri-sendiri, masing-masing punya kedaulatan untuk menentukan langkah-langkah politik apa yang akan diambil," pungkasnya.