Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dirut BPJS Kesehatan Luruskan soal "Debt Collector" Iuran...

Kompas.com - 06/11/2019, 14:53 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris membantah anggapan masyarakat tentang adanya debt collector dalam sistem penagihan iuran.

Fahmi mengatakan, BPJS Kesehatan memang sedang memperbaiki sistem penagihan iuran peserta yang menunggak dalam membayar.

Akan tetapi, yang disebut-sebut sebagai debt collector itu sebenarnya adalah orang yang bertugas mengingatkan pembayaran iuran.

"Kami ingin meluruskan pemberitaan tentang debt collector. Jadi, sesungguhnya, tidak ada sama sekali niat kami dari awal untuk mengembangkan debt collector," ujar Fahmi, saat rapat kerja BPJS Kesehatan dengan Komisi IX DPR dan Menteri Kesehatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

"Ini mungkin yang dianggap sebagai debt collector, tugasnya mengingatkan untuk membayar iuran," tuturnya.

Baca juga: Iuran BPJS Kesehatan Naik, Dirut Sebut Pemerintah Jamin Masyarakat Miskin

Fahmi menjelaskan, pihak yang bakal menjadi pengingat iuran adalah kader Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Selain bertugas menjadi pengingat, kader JKN juga berfungsi membantu memberikan informasi dan penanganan pengaduan seputar BPJS Kesehatan. Mereka, bakal terhubung langsung dengan kantor cabang BPJS.

"Sehingga kalau ada masalah, peserta mengadu yang dibina oleh kader, itu dengan cepat bisa dibantu," ujar Fahmi.

Kader JKN juga bertugas untuk membantu memudahkan pendaftaran BPJS Kesehatan.

Diharapkan, seorang kader JKN bisa membantu masyarakat sekitarnya yang ingin ikut serta sebagai peserta BPJS.

Baca juga: Bingung soal Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Ini yang Harus Dilakukan

Mengenai tugas mengingatkan pembayaran iuran, kata Fahmi, kader JKN tidak akan menggunakan cara kekerasan.

Fahmi menjamin bahwa kader JKN hanya akan mengingatkan menggunakan cara yang persuasif.

"Jadi tidak ada kesan bahwa mengancam-ancam dengan membayar, hanya mengingatkan saja, 'Bu, Pak, jangan lupa loh bayar iuran. Sekarang sudah menunggak sekian bulan, karena kewajiban bayar iuran'," kata Fahmi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com