Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

HUT ke-55, Partai Golkar Undang Presiden Jokowi

Kompas.com - 05/11/2019, 22:13 WIB
Kurniasih Budi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar mengundang Presiden RI Joko Widodo untuk menghadiri perayaan ulang tahun Partai Golkar ke-55, Kamis (6/11/2019).

"Kami mengundang Bapak Presiden Jokowi untuk hadir," kata Sekjen Partai Golkar Lodewijk F. Paulus usai rapat pleno Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Rabu (5/11/2019).

Tak cuma itu, Golkar mengundang mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menghadiri acara yang akan dilaksanakan di Hotel Sultan tersebut.

Dalam gelaran itu, Partai Golkar akan memberi penghargaan Award of the Highest Distinction untuk Jusuf Kalla.

Mega absen

DPP Partai Golkar juga mengundang seluruh ketua umum partai politik di Indonesia.

Para ketua umum partai telah mengkonfirmasi undangan tersebut.

Menurut Lodewijk, Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra tidak bisa hadir karena sedang berada di luar negeri.

"Ibu Mega tengah berada di Jepang. Begitu juga Pak Yusril tidak bisa hadir," ujarnya.

Dalam rapat pleno itu, DPP Partai Golkar memutuskan untuk menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas) pada 14 dan 15 November 2019 di Jakarta.

"Ketua Panitia Penyelenggara Rapimnas Pak Agus Gumiwang Kartasasmita," kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Dalam rapimnas itu, kata dia, salah satu pokok bahasan adalah materi musyawarah nasional (munas).

Adapun musyawarah nasional (munas) akan digelar 4 hingga 6 Desember 2019 di Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com