Berorientasi Pembangunan, Gejala Orba Dinlai Terasa di Pemerintahan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow menyebutkan bahwa gejala pemerintahan Orde Baru (Orba) mulai terasa di bawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) saat ini.

Hal tersebut tercermin dari orientasi pemerintah yang lebih mengutamakan hasil ketimbang proses. Terlebih, menurut Jeirry, dengan jargon Jokowi "kerja, kerja, kerja".

Dia juga merujuk pidato pelantikan Jokowi beberapa waktu lalu juga dinilainya sudah menunjukkan gaya pemerintahan Orde Baru.

"Kita harus ingatkan karena dia sedang membuat sebuah prasyarat untuk kita kembali ke masa Orba. Saya lihat mulai ada mirip-miripnya," kata Jeirry dalam diskusi Formappi di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Senin (4/11/2019).

"Pidatonya pas pelantikan juga orientasi pada hasil. Menteri dan birokrasi yang tak perform akan dicopot. Ini secara tidak langsung akan mengatakan bahwa orientasinya ke pembangunan tapi lebih ke pembangunan fisik," ucap Jeirry.

Baca juga: Bola Liar Amendemen UUD 1945, Akankah Kita Kembali ke Orde Baru?

Jokowi memang menyatakan akan melakukan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Namun, menurut dia, yang terjadi justru lebih pada pembangunan fisik sejak lima tahun lalu.

Menurut Jeirry, hal tersebut sama dengan era Orba pada 32 tahun lalu yang dimulai ketika Soeharto berkuasa pada tahun 1967 hingga tahun 1998 yang sudah mendeklarasikan pembangunan.

"Ini harus kita kaji. Jangan sampai orientasi pada pembangunan, kerja-kerja-kerja dan (orientasi) hasil itu. Saya melihat ada kemiripan substansi sama. Lima tahun terakhir orientasinya ke sana, kelihatannya akan diteruskan," kata dia.

Jeirry mengatakan, saat zaman Orba, pembangunan fisik sangat memberi ruang terhadap praktik korupsi.

Baca juga: Wiranto: Saya Saksinya, Kita Enggak Akan Kembali ke Orde Baru

Rezim Orba yang orientasi ke pembangunan, kata dia, agak permisif dengan praktik korupsi.

Menurut Jeirry, selain orientasi pembangunan, gejala Orba yang dirasakan saat ini juga kebebasan masyarakat yang terancam. Antara lain, banyaknya pelaporan jika ada yang mengkritik dengan dasar hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Ada upaya bungkam kebebasan berekspresi dan kritik di pemerintahan ini. Ini kembali Orba tapi dalam bentuk berbeda. Tak perlu sama seperti dulu karena sudah beda zaman," kata dia.