Jokowi Perintahkan Penegak Hukum, Termasuk KPK, Tak Gigit-gigit Investor dan BUMN

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk tidak mengganggu iklim investasi.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas dengan topik: penyampaian program dan kegiatan di bidang politik, hukum dan keamanan, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

"Saya juga perintahkan Menkopolhukam, Kapolri, Jaksa Agung, KPK, bahwa hukum harus menjamin keberanian investor, pelaku industri, dalam menjaga program-program pemerintah," kata Jokowi.

Baca juga: Jika Kerusuhan di Papua Berlarut Bisa Pengaruhi Iklim Investasi

Jokowi lalu membeberkan bahwa selama ini banyak program-program yang justru banyak terkendala oleh permasalahan hukum.

Menurut dia banyak investor yang sudah antre untuk masuk, tapi karena kepastian hukumnya diragukan, akhirnya mereka tak bisa merealisasikan investasinya.

"Para pelaku usaha dan investor dalam negeri termasuk BUMN yang banyak ketakutan dengan aparat hukum tolong juga jangan sampai terjadi dicari-cari kesalahan, digigit-gigit sehingga program-program yang harusnya bisa kita selesaikan berhenti di tengah jalan," kata dia.

Baca juga: Luhut: Presiden Minta KPK Awasi Investasi di Atas 1 Miliar Dolar AS

Hadir dalam rapat ini Menkopolhukam Mahfud MD, Plt Kapolri Komjen Ari Dono, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Namun, pimpinan KPK tak terlihat hadir di dalam rapat meski mendapat perintah yang sama dari Jokowi.

"Saya ngomong apa adanya, jangan sampai aparat hukum kita dibajak oleh mafia sehingga program-program yang harusnya bisa kita lihat progressnya, perkembangannya, menjadi tidak jalan karena ada pembajakan tadi," sambung Jokowi.