Luhut: Presiden Minta KPK Awasi Investasi di Atas 1 Miliar Dolar AS

Kompas.com - 30/10/2019, 20:46 WIB
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut B Pandjaitan sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOMenteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut B Pandjaitan sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pemerintah melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) untuk mengawasi investasi dan proyek bidang energi dengan nilai di atas 1 miliar Dolar AS.

Menurut Luhut, ini merupakan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. 

"Jadi negara harus hadir karena angkanya besar sekali. Untuk itu setiap kegiatan rapat begini, Presiden perintahkan, KPK harus dilibatkan dalam rangka pencegahan," ucap Luhut di Istana Negara, Rabu (30/10/2019).

Baca juga: Jokowi: Tingkatkan Investasi, Kurangi Ketergantungan pada Barang Impor

Luhut mengaku sudah membicarakan ini dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Menurut Luhut, Alexander sempat menanyakan peran KPK dalam pengawasan, apakah hanya sebatas pencegahan atau bisa melakukan penindakan.

Luhut pun menegaskan, KPK juga bisa melakukan penindakan jika ditemukan adanya praktik korupsi dalam kegiatan investasi atau proyek yang dijalankan.

"Jadi dengan penindakan sekaligus. KPK akan terlibat di sana dan kalau ditemukan kesalahan akan ada yang ditindak," tegasnya.

Baca juga: Satgas Waspada Investasi Akan Gandeng Kedubes RI Berantas Fintech Ilegal

Luhut meyakini, pelibatan KPK dalam proyek-proyek investasi dan ekspor bernilai jumbo tidak akan membuat investor takut dan kabur dari Indonesia. Justru sebaliknya. Luhut memastikan investor memiliki rasa aman.

"Para investor sekarang komentarnya dia bilang ini berikan satu sinyal yang kuat pemerintah konsisten (penindakan korupsi). Dan itu akan buat investor percaya kita," jelasnya.

Luhut memastikan KPK sudah setuju dengan rencana ini yang juga sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah dan KPK mencegah korupsi.

Baca juga: Kewenangan Luhut Kian Luas, Kini Urusan Investasi Resmi di Tangannya

Dengan cara ini, Luhut menyebut KPK bisa meminimalisasi penyelewengan dana yang ditaksir bisa mencapai ratusan juta dolar.

Ia menilai KPK tak perlu lagi melakukan operasi tangkap tangan di kasus-kasus kecil.

"Jangan dibilang melemahkan KPK, tidak. Hanya pemerintah lebih enak kedepankan pencegahan. Masa OTT hanya Rp 50 juta saja yang dipersoalkan, ini bisa ratuan juta dolar. Saya ulangi ini bisa ratusan juta dolar," tegasnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Nasional
Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan terkait Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan terkait Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Nasional
Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Nasional
Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Nasional
Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Nasional
Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Nasional
Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Nasional
Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal 'Action Plan' yang Dibuat Jaksa Pinangki

Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal "Action Plan" yang Dibuat Jaksa Pinangki

Nasional
Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

Nasional
Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Nasional
Jadi Saksi Mata KPK Tangkap Menteri, Ngabalin: Edhy Prabowo Kooperatif, Enaklah Tadi..

Jadi Saksi Mata KPK Tangkap Menteri, Ngabalin: Edhy Prabowo Kooperatif, Enaklah Tadi..

Nasional
Mendikbud: Orang Tua Jangan Khawatir, Sekolah Tak Bisa Paksa Anak Belajar Tatap Muka

Mendikbud: Orang Tua Jangan Khawatir, Sekolah Tak Bisa Paksa Anak Belajar Tatap Muka

Nasional
Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Minta Bantuannya karena Ingin Punya Nama Baik

Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Minta Bantuannya karena Ingin Punya Nama Baik

Nasional
Kemendes PDTT Raih Predikat Kementerian yang Informatif, Begini Respon Gus Menteri

Kemendes PDTT Raih Predikat Kementerian yang Informatif, Begini Respon Gus Menteri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X