Luhut: Presiden Minta KPK Awasi Investasi di Atas 1 Miliar Dolar AS

JAKARTA, KOMPAS.com - Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pemerintah melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi investasi dan proyek bidang energi dengan nilai di atas 1 miliar Dolar AS.

Menurut Luhut, ini merupakan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. 

"Jadi negara harus hadir karena angkanya besar sekali. Untuk itu setiap kegiatan rapat begini, Presiden perintahkan, KPK harus dilibatkan dalam rangka pencegahan," ucap Luhut di Istana Negara, Rabu (30/10/2019).

Baca juga: Jokowi: Tingkatkan Investasi, Kurangi Ketergantungan pada Barang Impor

Luhut mengaku sudah membicarakan ini dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Menurut Luhut, Alexander sempat menanyakan peran KPK dalam pengawasan, apakah hanya sebatas pencegahan atau bisa melakukan penindakan.

Luhut pun menegaskan, KPK juga bisa melakukan penindakan jika ditemukan adanya praktik korupsi dalam kegiatan investasi atau proyek yang dijalankan.

"Jadi dengan penindakan sekaligus. KPK akan terlibat di sana dan kalau ditemukan kesalahan akan ada yang ditindak," tegasnya.

Baca juga: Satgas Waspada Investasi Akan Gandeng Kedubes RI Berantas Fintech Ilegal

Luhut meyakini, pelibatan KPK dalam proyek-proyek investasi dan ekspor bernilai jumbo tidak akan membuat investor takut dan kabur dari Indonesia. Justru sebaliknya. Luhut memastikan investor memiliki rasa aman.

"Para investor sekarang komentarnya dia bilang ini berikan satu sinyal yang kuat pemerintah konsisten (penindakan korupsi). Dan itu akan buat investor percaya kita," jelasnya.

Luhut memastikan KPK sudah setuju dengan rencana ini yang juga sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah dan KPK mencegah korupsi.

Baca juga: Kewenangan Luhut Kian Luas, Kini Urusan Investasi Resmi di Tangannya

Dengan cara ini, Luhut menyebut KPK bisa meminimalisasi penyelewengan dana yang ditaksir bisa mencapai ratusan juta dolar.

Ia menilai KPK tak perlu lagi melakukan operasi tangkap tangan di kasus-kasus kecil.

"Jangan dibilang melemahkan KPK, tidak. Hanya pemerintah lebih enak kedepankan pencegahan. Masa OTT hanya Rp 50 juta saja yang dipersoalkan, ini bisa ratuan juta dolar. Saya ulangi ini bisa ratusan juta dolar," tegasnya.