Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Sebut Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan Masih Terkendala

Kompas.com - 29/10/2019, 15:57 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menemukan adanya kendala bagi warga negara yang masuk pada kategori kelompok rentan untuk menggunakan hak suaranya dalam Pemilu 2019.

Kelompok rentan yang dimaksud oleh Komnas HAM adalah masyarakat adat, tahanan, pasien rumah sakit, dan penyandang disabilitas termasuk penyandang disabilitas mental.

"Kelompok rentan ini yang masih belum maksimal. Misalkan masyarakat adat, sebagai warga negara mereka tidak bisa menggunakan hak pilih karena problem e-KTP di mana wilayah mereka tempat tinggal itu tidak dikategori wilayah administrasi yang sah," kata Komisioner Komnas HAM Hairansyah, Selasa (29/10/2019).

Baca juga: Ini Temuan Komnas HAM Terkait Persoalan Hak Pilih Kelompok Rentan

Hairansyah menuturkan, perekaman e-KTP menjadi masalah pemenuhan hak pilih masyarakat adat karena ada juga beberapa kelompok masyarakat adat yang melakukan perekaman e-KTP karena kepercayaan mereka atau akibat masih buta huruf.

Oleh sebab itu, Komnas HAM merekomendasikan agar sistem pendataan kependudukan menggunakan KTP elektronik dievaluasi karena berdampak pada pemenuhan hak pilih warga negara.

Masalah pendataan juga menjadi hambatan bagi para narapidana maupun tahanan untuk memiliki hak pilih.

"Pelayanan soal pembuatan e-KTPdi lapas itu terhambat misalkan karena ada problem-problem administrasi di tingkat dukcapil maupun pemerintah daerah maupun lembaga pemasyarakatan," ujar Hairansyah.

Selanjutnya, Komnas HAM juga menyoroti ketiadaan tempat pemungutan khusus yang didirikan di rumah sakit bagi para pasien rumah sakit. Akibatnya, banyak pasien yang tidak bisa menggunakan hak suaranya.

"Walau harus pindah ke TPS terdekat misalkan itu tentu harus keluar darj rumah sakit dan seterusnya dan itu tidak dimungkinkan," kata dia.

Baca juga: Hindari Korban Jiwa dari KPPS , Komnas HAM Usul Pemilu Tak Lagi Digelar Serentak

Terakhir, Komnas HAM menyoroti harus terjaminnya asas kerahasiaan bagi para penyandang disabilitas, khususnya disabilitas mental.

Sebab, masih ada penyandang disabilitas yang harus dibantu orang lain saat mencoblos di bilik suara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com