Hindari Korban Jiwa dari KPPS , Komnas HAM Usul Pemilu Tak Lagi Digelar Serentak

Kompas.com - 29/10/2019, 15:17 WIB
Komisioner Komnas HAM Hairansyah saat ditemui usai acara Peluncuran Buku Laporan Pemilu 2019: Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara di Hotel Sari Pacific, Selasa (29/10/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKomisioner Komnas HAM Hairansyah saat ditemui usai acara Peluncuran Buku Laporan Pemilu 2019: Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara di Hotel Sari Pacific, Selasa (29/10/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) mengusulkan agar Pemilihan Umum tidak lagi diselenggarakan secara serentak sebagaimana pada 2019 lalu.

Komisioner Komnas HAM Hairansyah menyatakan, usulan itu didasari pada banyaknya petugas penyelenggara Pemilu 2019 yang jatuh sakit dan meninggal dunia akibat kelelahan.

"Yang kita rekomendasikan bagaimana soal pemilu serentak ini harus dievaluasi, itu pertama. Artinya, keserantakan itu harus dipastikan apakah nanti ada pemilu nasional sendiri, apakah ada pemilu lokal sendiri gitu," kata Hairansyah usai acara Peluncuran Buku Laporan Pemilu 2019: Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara di Hotel Sari Pacific, Selasa (29/10/2019).

Baca juga: Survei LIPI: 74 Persen Masyarakat Kesulitan Pemilu Serentak


Hairansyah menyatakan, penyelenggaraan Pemilu secara serentak merupakan faktor utama penyebab kelelahan para petugas penyelenggara Pemilu.

Akibat digelar secara serentak, beban kerja petugas pemilu bertambah. Apalagi, ada permasalahan logistik yang membuat para petugas pemilu mesti terjaga untuk beberapa hari dan tidak mendapat waktu istirahat yang cukup.

"Jadi yang paling mendasari itu soal beban kerja, kemudian stres yang berlebihan karena kondisi sebelum, saat dan setelahnya (pemungutan suara)," ujar Hairansyah.

Di samping itu, Komnas HAM juga meminta KPU mengevaluasi sistem administrasi dalam pemungutan suara untuk meringankan beban kerja para petugas.

"Ini kemudian yang harusnya pengadministrasian dalam sistem pemilu serentak itu lebih disederhanakan dan berbasis telnologi informasi, harusnya begitu, sehingga lebih efisien dam memudahkan pekerja di tingkat TPS," kata Hairansyah lagi.

Baca juga: Kemendagri Sebut Pemilu Mendatang Mungkin Tidak Lagi Serentak

Hairansyah menyatakan, jatuhnya korban dalam Pemilu 2019 menjadi sorotan tim pemantau yang dibentuk oleh Komnas HAM.

Hairansyah menyatakan, kementerian dan lembaga terkait semestinya dapat memastikan bahwa hak memperoleh kesehatan para petugas penyelenggaraa Pemilu dapat terpenuhi.

Berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan per tanggal 16 Mei 2019, terdata 527 petugas KPPS yang meninggal, sementara 11.239 lainnya sakit. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bos Lippo Group James Riady Mangkir dari Panggilan KPK

Bos Lippo Group James Riady Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Seorang Saksi Kasus Meikarta Ajukan Perlindungan Saksi ke KPK

Seorang Saksi Kasus Meikarta Ajukan Perlindungan Saksi ke KPK

Nasional
Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

Nasional
Pasca-Putusan MK, Nasdem Tegaskan Tak Akan Calonkan Eks Koruptor di Pilkada

Pasca-Putusan MK, Nasdem Tegaskan Tak Akan Calonkan Eks Koruptor di Pilkada

Nasional
Dalami Laporan terhadap Akun @digeeembok, Subdit Cyber Crime Polda Metro Back Up Polresta Bandara Soetta

Dalami Laporan terhadap Akun @digeeembok, Subdit Cyber Crime Polda Metro Back Up Polresta Bandara Soetta

Nasional
Cerita Jusuf Kalla Saat Jadi Mediator Konflik Poso dan Ambon...

Cerita Jusuf Kalla Saat Jadi Mediator Konflik Poso dan Ambon...

Nasional
Divisi Humas Polri Akan Jadi Badan Humas, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Divisi Humas Polri Akan Jadi Badan Humas, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Nasional
Polisi Dalami 2 Laporan Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat ke Bareskrim

Polisi Dalami 2 Laporan Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat ke Bareskrim

Nasional
Saat Pimpinan MPR Berkelakar soal Jabatan Waketum Partai Golkar...

Saat Pimpinan MPR Berkelakar soal Jabatan Waketum Partai Golkar...

Nasional
Mahfud MD Ungkap Kemungkinan Kejutan di Susunan Dewan Pengawas KPK

Mahfud MD Ungkap Kemungkinan Kejutan di Susunan Dewan Pengawas KPK

Nasional
Puan Maharani Minta Nadiem Tak Buru-buru Ganti UN: Jangan Sampai Merugikan Siswa

Puan Maharani Minta Nadiem Tak Buru-buru Ganti UN: Jangan Sampai Merugikan Siswa

Nasional
Gibran Daftar Pilkada Solo, PDI-P Sebut Megawati Akan Beri Atensi Khusus

Gibran Daftar Pilkada Solo, PDI-P Sebut Megawati Akan Beri Atensi Khusus

Nasional
Kemendagri Minta KPU Patuhi Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor

Kemendagri Minta KPU Patuhi Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor

Nasional
Ketua MPR: Partai-partai Besar Harus Jamin Wacana Amendemen UUD 1945 Tak Melenceng

Ketua MPR: Partai-partai Besar Harus Jamin Wacana Amendemen UUD 1945 Tak Melenceng

Nasional
Kasus Impor Bawang Putih, Terdakwa Penyuap Anggota DPR Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Kasus Impor Bawang Putih, Terdakwa Penyuap Anggota DPR Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X