Salin Artikel

Pengamat Politik UGM: Pemilihan Wamen Tak Kompeten Akan Rugikan Jokowi

Hal tersebut dikarenakan wamen-wamen yang dipilih dan dilantik Jokowi pada Jumat (25/10/2019) dinilainya tidak mempertimbangkan kompetensi mereka untuk jabatan tersebut.

Hal ini disampaikan Arie Sujito kepada Kompas.com, Minggu (27/10/2019).

"Kalau itu didesain dalam rangka pembagian peran dengan kementerian, tugas-tugas besar dari kementerian memang membutuhkan wamen," katanya. 

"Cuma masalahnya, ketika memilih wamen itu mempertimbangkan apa? Kalau hanya sekedar bagi-bagi jabatan, tidak kompeten." .

Dia mencontohkan, jika menteri yang dipilih dari kalangan politisi, maka wamen yang dicari harus dari kalangan profesional yang memadai.

Namun dia tak melihat hal tersebut terjadi dalam pemilihan wamen kali ini.

Jika wamen yang dipilih tak kompeten di bidangnya, kata Arie, maka dia akan kontraproduktif dengan menteri bahkan hingga Presiden-nya.

"Presiden maunya kerangka berpikir A, kalau menterinya politisi dan profesional oke, tapi kalau wamennya tidak kompeten, maka tidak akan mampu deliver program untuk rakyat dan gagal menerjemahkannya," katanya. 

"Ini sebetulnya gambling, berisiko bagi Jokowi karena akan merugikan Jokowi sendiri." 

Termasuk jumlah wamen yang banyak, tetapi tidak bisa saling menopang dan gagal menerjemahkan gagasan dari Presiden akan merugikan Presiden sendiri.

"Chemistry menteri dan wamen harus ada. Wamen dipastikan mampu membangun, men-support menteri dan mampu mengisi keterbatasan menteri juga," kata dia.

Menurut Arie, Jokowi juga sudah seharusnya membangun postur kabinet dengan adanya skema wamen tersebut dan memberitahukan beban serta agenda yang akan dilakukan.

Para wamen juga harus berperan untuk lima prioritas yang sudah Jokowi gaungkan saat pidato pelantikan beberapa waktu lalu.

"Tapi saya lihat itu tidak terjadi. Oleh karena itu nanti 3 bulan dievaluasi saja dengan KPI tertentu yang Presiden tetapkan," katanya. 

"Kalau tidak bisa (mengerjakan), Jokowi kan sudah janji mau copot," tutup Arie.

Mereka adalah pengusaha yang menjadi bendahara umum tim kampanye nasional Jokow-Ma'ruf Amin Wahyu Sakti Trenggono sebagai Wamen Pertahanan. 

Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid Sa'adi sebagi Wamen Agama, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo sebagai Wamen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Kemudian Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Surya Tjandra sebagai Wamen Agraria dan Tata Ruang.

Politikus PDI-P Wempi Wetipo sebagai Wamen PUPR, Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Mahendra Siregar sebagai Wamenlu. 

Deputi Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan Badan Restorasi Gambut Alue Dohong sebagai Wamen LHK.

Selanjutnya Ketua Umum organisasi relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi sebagai Wamen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 

Politisi Partai Golkar Jerry Sambuaga sebagai Wamen Perdagangan, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemneterian Keuangan Suahasil Nazara sebagai Wamen Keuangan. 

Serta Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wiryoatmojo dan Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin sebagai Wamen BUMN.

https://nasional.kompas.com/read/2019/10/27/10034381/pengamat-politik-ugm-pemilihan-wamen-tak-kompeten-akan-rugikan-jokowi

Terkini Lainnya

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke