Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agenda Prioritas, Anggaran, Dukungan Publik, hingga Dukungan Parpol Dinilai Jadi Syarat Efektifnya Kabinet

Kompas.com - 25/10/2019, 13:16 WIB
Christoforus Ristianto,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Departemen Politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, ada sejumlah hal yang harus dilakukan jika ingin pemerintahan Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 berjalan efektif.

Melihat susunan kabinet, tutur Arya, prasyarat pertama untuk efektivitas kinerja kabinet yakni prioritas agenda yang jelas.

"Karena agenda prioritas jadi tujuan sekaligus alat evaluasi presiden. Semoga yang dipilih oleh Pak Jokowi adalah seorang eksekutor," ujar Arya ketika dihubungi wartawan, Jumat (25/10/2019).

 

Selain itu, menurut dia, agenda prioritas harus didukung anggaran yang kuat. Arya pun mengapresiasi Jokowi yang kembali memilih Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. 

Baca juga: Ketua MPR Bambang Soesatyo: Kabinet Indonesia Maju The Dream Team

Ia menilai, menteri keuangan adalah sektor yang harus diisi oleh orang non-partai. Sejauh ini, kinerja Sri Mulyani pun baik.

"Tradisi ini perlu dilanjutkan dan diperluas pada sejumlah agenda prioritas yang telah ditetapkan presiden," ucap dia. 

Selain itu, Arya menilai diperlukan dukungan politik yang cukup dari parpol. Ia menuturkan, jumlah koalisi pemerintah saat ini sudah cukup aman dengan masuknya Gerindra.

"Dengan dukungan enam partai, jika sewaktu-waktu ada satu partai yang tak bisa bersama pemerintah dalam isu kebijakan tertentu, dukungan politik presiden masih tersisa lima partai. Jumlah ini tetap cukup untuk memuluskan agenda presiden di legislatif," papar dia.

Kemudian, dukungan publik yang cukup. Arya menyebutkan, ada tanda-tanda dukungan publik tak sekuat awal pemerintahan Jokowi jilid pertama karena jelang akhir pemerintahanya bersama Jusuf Kalla terdapat sejumlah kontroversi, seperti revisi UU KPK dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang ditolak masyarakat.

"Jika angka dukungan publik kurang tinggi, sulit bagi Jokowi untuk meminta bantuan masyarakat saat dia berhadapan dengan kekuatan parpol," kata dia. 

Baca juga: Indef: The Right Man on The Right Place Tak Terwujud dalam Kabinet Indonesia Maju

Hal lainnya, ketersediaan birokrasi yang mendukung. Menurut dia, salah satu kunci efektivitas kabinet ada di birokrasi.

"Jika Jokowi tak segera benahi, birokasi masih bisa penghalang utama agenda prioritas yang telah ditetapkan," ucap Arya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com