Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICMI Minta Semua Pihak Beri Waktu untuk Kabinet Indonesia Maju

Kompas.com - 24/10/2019, 16:07 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Jimly Asshiddiqie mengajak masyarakat menerima susunan Kabinet Indonesia Maju yang telah dilantik Presiden Joko Widodo, Rabu (23/10/2019).

Jimly mengatakan, publik sebaiknya memberi waktu bagi kabinet bekerja meski ia mengakui susunan kabinet tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah publik.

"Kita terima ya sebagai keputusan prerogatifnya presiden, kita beri waktu. Tapi suara-suara reaktif itu wajar saja, tidak apa-apa juga biar orang tahu," kata Jimly saat ditemui di kawasan Gondangdia, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Baca juga: Sandiaga Tak Segan Kritik Kebijakan Kabinet dan Pemerintah yang Tak Sesuai

Jimly menilai, Kabinet Indonesia Maju sebetulnya telah diisi sosok yang mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing.

Namun, ia mengakui bahwa banyak menteri yang ditempatkan di pos kementerian yang tidak sesuai dengan latar belakang mereka.

"Hampir semua sektor dianggap tidak mencerminkan prinsip the right man on the right place. Walaupun ini tokoh orang hebat semua di bidangnya, tapi tidak selalu berarti identik dengan positioningnya tepat. Bisa saja ini menimbulkan masalah," kata dia.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Provinsi DKI Jakarta tersebut pun berharap agar penempatan para menteri itu dapat dievaluasi bila tidak menunjukkan kinerja optimal.

Baca juga: Sandiaga: Masuknya Prabowo ke Kabinet Indonesia Maju Jadi Sinyal Persatuan

"Siapa tahu dalam tiga bulan atau 100 hari ada dievaluasi. Ini orang hebat semua, tapi bisa saja nanti ada pergeseran si anu digeser ke mana. Orang hebat harus di tempat yang tepat, kalau tidak di tempat yang tepat, bisa counter-productive," ujar Jimly.

Beberapa pos yang diakui Jimly menimbulkan pertanyaan publik adalah pos Menteri Agama yang diisi Fachrul Razi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang diisi Nadiem Makarim, serta beberapa pos menteri di sektor ekonomi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi 'Online'

OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi "Online"

Nasional
Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Nasional
Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Nasional
Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Pekan Depan

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi "Online" Pekan Depan

Nasional
Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Nasional
Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Nasional
Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Nasional
Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Nasional
Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Nasional
Di Universität Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

Di Universität Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

Nasional
Kubu Prabowo Anggap 'Amicus Curiae' Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

Kubu Prabowo Anggap "Amicus Curiae" Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

Nasional
Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara

Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com