Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP: Barangkali Pak Jokowi Berbaik Hati Beri Kursi Wamenag...

Kompas.com - 24/10/2019, 19:33 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menegaskan, partainya tidak mengincar kursi wakil menteri tertentu pada Kabinet Indonesia Maju.

Hal itu diserahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo sebagai pemegang hak prerogatif.

"Nggak ada incar-incaran, kita serahkan saja," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Baca juga: Cuma Dapat Satu Kursi Menteri, PPP Harapkan Posisi Wakil Menteri

Arsul mengakui, selama ini PPP termasuk salah satu parpol yang kadernya lumayan sering mengisi kursi Menteri Agama.

Kini, sebagian kader menginginkan jabatan lain yang tidak berhubungan dengan Kementerian Agama. Namun, sebagian lagi menyatakan sebaliknya.

Oleh sebab itu, apabila Presiden Jokowi membentuk nomenklatur baru wakil menteri pada Kementerian Agama dan menyerahkannya pada kader PPP, Arsul akan sangat berterima kasih.

"Barangkali kalau Pak Jokowi berbaik hati nanti diberi wakil menteri agama kalau memang ada wakil menteri dan di situ juga ada ya kita berterima kasih," ujar Arsul.

Baca juga: PPP Usul Ada Wakil Menteri di 6 Kementerian Ini

"Kalau enggak, ya enggak mutung (marah) ya, enggak usah marah-marah kemudian mengancam cabut dukungan ke Pak Jokowi," lanjut dia.

PPP sendiri sudah punya sejumlah nama yang dinilai pantas untuk menjabat wakil menteri.

Nama yang dimaksud, yakni Ketua Mahkamah PPP Zainut Tauhid yang telah tiga periode menjadi anggota DPR RI dan merupakan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Selain itu, ada Ermalina Muhsin yang pada 2014-2019 menjabat Wakil Ketua Komisi IX DPR, dan masih ada beberapa nama lainnya.

Diberitakan, susunan Kabinet Indonesia Maju yang diumumkan dan dilantik Presiden Jokowi pada Rabu (23/10/2019) kemarin, rupanya belum rampung.

Baca juga: Erick Thohir Usulkan 4 Calon Wakil Menteri BUMN ke Jokowi

Jokowi masih mencari dan mengalkulasi orang-orang yang akan mengisi posisi wakil menteri di sejumlah kementerian.

Hal itu dibenarkan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

"Lagi dibicarakan tadi, lagi dihitung-hitung bukan jumlahnya, tapi ngitung asalnya dari mana, untuk buat keseimbangan, masih dibicarakan," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/9/2019). 

 

Kompas TV Prabowo Subianto tetap menjadi Ketua Umum Partai Gerindra, meski dirinya telah dilantik menjadi Menteri Pertahanan. Presiden Jokowi tak melarang menterinya rangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik. PresidenJokowi mengatakan: Dari pengalaman lima tahun kemarin, baik ketua maupun yang bukan ketua partai, saya melihat yang paling penting adalah bisa membagi waktu, dan ternyata juga tidak ada masalah Bukan hanya Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto dan Suharso Monoarfa juga diperbolehkan jabat Ketua Umum Partai Golkar dan PLT Ketum PPP. #menterijokowi #prabowosubianto #presidenjokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com