Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Rachmad Gobel Dukung Pidato Jokowi Soal Regulasi Cipta Lapangan Kerja

Kompas.com - 21/10/2019, 19:35 WIB
Anggara Wikan Prasetya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Pada Minggu (20/10/2019) Joko Widodo untuk pertama kalinya menyampaikan pidato kenegaraan pada periode keduanya sebagai Presiden RI. Salah satu isi pidato Jokowi adalah akan membuat Regulasi Cipta Lapangan Kerja.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Industri dan Pembangunan, Rachmad Gobel mengatakan pembuatan Regulasi Cipta Lapangan Kerja memang sangat dibutuhkan Indonesia saat ini.

"Pasalnya, saat ini banyak undang-undang yang tumpang tindih,” ujar Rachmad Gobel usai acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2014 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019), seperti dalam keterangan tertulisnya. 

Baca juga: Kamrussamad Minta Jokowi Pilih Menteri yang Berani Buat Terobosan dan Inovatif

Rachmad mencontohkan, beberapa undang-undang itu terkait regulasi yang memudahkan orang berinvestasi di Indonesia. Padahal, regulasi ini nanti akan mendorong terbukanya lapangan kerja.

“Namun di sisi lain, tidak jarang aturan tentang investasi berubah-ubah. Hal ini memunculkan kekhawatiran tersendiri bagi calon investor yang juga berdampak pada keterbatasan lapangan pekerjaan,” imbuh dia.

Dorong pengembangan sektor manufaktur, pertanian, dan kelautan

Rachmad melanjutkan, Regulasi Cipta Lapangan Kerja juga akan mendorong pengembangan sektor manufaktur, pertanian, dan kelautan.

“Indonesia merupakan negara agraris yang sangat luas wilayah lautnya, sehingga harus ada nilai tambah yang bisa diambil. Hal inilah yang akan kami dorong ke depan,” ujar Politisi asal daerah pemilihan Gorontalo ini.

Ia berpendapat jika pengembangan sektor pertanian dan kelautan akan membuat Indonesia dapat membangun industri pangan. Ini merupakan salah satu langkah mewujudkan kedaulatan pangan.

Sementara itu, untuk pengembangan sektor manufaktur, menurut Rachmad, hal itu sudah otomatis masuk ke dalam era industri 4.0.

Baca juga: Begini Urutan Acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Kemarin

“(Pengembangan) itu semua secara langsung juga bisa ikut mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam negeri. Belum lagi industri kecil yang berbasis budaya, seperti handycraft, mebel,” lanjut dia.

Rachmad melanjutkan, berdasarkan keterangan koleganya, setiap peningkatan 1 miliar dollar AS, dapat tumbuh 100.000 pekerja. Belum lagi sektor industri-industri lainnya.

Bagi dia, Indonesia harusnya bisa menjadi eksportir nomor satu. Namun, saat ini prestasi tersebut masih kalah dari Vietnam dan negara lain.

“Oleh karena itulah saya akan mendukung pemerintah mengembangkan industri UMKM untuk menciptakan lapangan kerja baru yang pada akhirnya akan mengurangi angka pengangguran,” tambah Rachmad.

Sambut positif pidato Presiden Jokowi

Sebelumnya, Rachmad juga menyambut positif seluruh isi pidato kebangsaan pertama Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, pidato itu menjadi harapan dan keinginannya dari keberlanjutan program pemerintahan Presiden Jokowi yang kali ini berpasangan Wakil Presiden Ma’ruf.

Baca juga: Puan Bicara soal Kinerja Kabinet Kerja Jokowi-JK

Politisi Partai Nasdem itu melanjutkan, pidato kenegaraan tersebut menunjukkan jika Presiden Jokowi benar-benar ingin memaksimalkan kabinetnya.

“Bagaimana saat ini kita sedang berusaha mengejar ketertinggalan selama berpuluh-puluh tahun dan ini menurut saya sangat positif,” ungkap Rachmad.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com