Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

5 Tahun Jadi Mendagri, Tjahjo Sedih Banyak Kepala Daerah Kena OTT KPK

Kompas.com - 18/10/2019, 23:24 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan kesan-kesannya selama 5 tahun menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri di kabinet kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Tjahjo mengaku kerap sedih saat ada kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Saya paling sedih kalau harus menyampaikan ke Pak Wapres atau ke Pak Presiden kalau ada mitra kami kepala daerah yang terkena OTT KPK," kata Tjahjo usai menghadiri silaturahim perpisahan Jokowi-JK dan Kabinet Kerja, di Istana Negara, Jumat (18/10/2019).

Baca juga: 5 Tahun di Kabinet Kerja, Luhut Suka Kesal Jokowi Kerap Direndahkan

"'Pak saya mohon maaf, pak.' 'Ya sudah itu kan pasti KPK sudah mengikuti mekanisme aturan hukum yang ada'," kata Tjahjo menirukan percakapannya saat melapor ke Jokowi-JK.

Tjahjo juga mengaku kerap deg-degan saat menerima telpon dari Jokowi. Menurut dia, Jokowi memang sering menelpon untuk bertanya mengenai berbagai persoalan.

"Kalau beliau telepon saya, itu pasti cukup gelagapan tuh. Apa nih yang akan ditanyakan, apa. Bisa pagi hari, bisa malam hari (telpon). Memang Pak Jokowi jarang panggil ke istana. Sering telepon menanyakan tugas, menanyakan masalah," kata dia.

Baca juga: Jusuf Kalla: Pak Jokowi Tahu Detail, Tak Bisa Dibohongi

 

Meski tantangan menjadi Mendagri tak mudah, namun Tjahjo mengaku bersyukur selama lima tahun ini bisa mengikuti ritme kerja Jokowi-JK.

Politisi PDI-P ini pun menyampaikan terima kasih kepada Jokowi yang telah memberikan kepercayaan kepadanya sebagai menteri.

"Yang kedua kami sebagai orang partai juga menyampaikan terima kasih bahwa Ibu Megawati, pimpinan partai saya juga memberikan dukungan sebagai petugas partai di lembaga eksekutif," kata dia.

Kompas TV #MencariPemimpin
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com