Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Tolak Undangan Bertemu Jokowi

Kompas.com - 17/10/2019, 11:06 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku diundang oleh Presiden Joko Widodo untuk bertemu. Namun undangan itu ditolak.

Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, undangan dari Jokowi disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW), Rabu (16/10/2019) kemarin.

Saat itu, kebetulan HNW selaku wakil ketua MPR sedang berada di Istana bersama para pimpinan MPR lain untuk berkonsultasi seputar pelantikan Jokowi-Ma'ruf.

"Beliau (HNW) diajak bicara empat mata oleh Pak Pratikno selepas pertemuan antara Presiden Jokowi dengan para pimpinan MPR di Istana kemari siang," ujar Sohibul kepada Kompas.com, Kamis (17/10/2019).

"Pak Pratikno menyampaikan, 'Pak Hidayat tinggal PKS yang belum bertemu dengan Pak Jokowi, karena itu jika memungkinkan Presiden PKS bisa dijadwalkan bertemu Pak Jokowi nanti sore'," lanjut dia.

Baca juga: Hidayat: Pak Jokowi Sudah Puyeng Pikir Porsi Menteri, PKS Tak Berminat

HNW, lanjut Sohibul, kemudian menerangkan kepada Pratikno bahwa PKS sudah memutuskan untuk tetap berada di luar pemerintahan.

"Pak Hidayat menjawab, 'terima kasih Pak Pratikno, tapi seperti disampaikan oleh Pak Sohibul Iman, kami ingin menjaga ruh demokrasi indonesia dengan cara menjadi penyeimbang atau oposisi'," ujar Sohibul.

"Kalau semua (partai politik) ikut pemerintah, nanti apa kata dunia tentang demokrasi indonesia," lanjut dia.

Sohibul menyadari bahwa silaturahim itu juga mutlak perlu sekalipun berbeda posisi politik. Namun PKS hanya bersedia bertemu setelah pembentukan kabinet.

Baca juga: Wapres Prediksi Tak Cuma PKS yang Jadi Oposisi di Parlemen

Dengan begitu, tidak akan muncul spekulasi liar di publik bahwa PKS juga mengincar kursi menteri.

"Bahkan, bisa saja kabinet diumukan pagi misalnya, maka siang atau sorenya kami siap bertemu jika Presiden Jokowi berkenan. Atau kapan saja yang penting setelah kabibet diumumkan," kata Sohibul.

Sebelumnya, tiga ketua umum partai politik pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada pilpres 2019 lalu sudah bertemu Jokowi di Istana.

Ketiganya, yakni Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono serta Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. 

 

Kompas TV Hari ini (16/10) Partai Gerindra menggelar rapat pimpinan nasional dan apel kader di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa barat. Acara yang berlangsung tertutup ini dihadiri ribuan kader, untuk membahas arah politik partai. Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyebut, semua kader siap mendukung keputusan Prabowo, terkait apakah akan menjadi koalisi atau oposisi. Muzani menilai, perlu adanya pertemuan kembali, antara Prabowo dan Jokowi setelah Rapimnas,<br /> <br /> Partai Gerindra juga sudah menyerahkan konsep ketahanan pangan, energi, keamanan, dan pertahanan yang kuat, kepada Presiden Joko Widodo, serta mempersilakan presiden untuk menggunakannya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com