Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Jatah Kursi Menteri, PKB Yakin Jokowi Prioritaskan Partai Pengusung

Kompas.com - 14/10/2019, 20:49 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid tak mempermasalahkan Presiden Jokowi menarik partai baru dalam koalisi pemerintah maupun kabinet kerja.

Jazilul meyakini, Presiden Joko Widodo akan mengutamakan partai pengusungnya di Pemilu 2019 untuk masuk ke kabinet kerja jilid II.

"Jadi seandainya nanti merekrut dari 02 kan sudah tidak ada lagi 02 01 yah. Cuma rasa-rasanya ya Pak Jokowi pasti prioritaskan yang kemarin bersama-sama berjuang," kata Jazilul di Jalan Pulombangkeng, Jakarta, Senin (14/10/2019).

Baca juga: ICW Sayangkan KPK Tak Dilibatkan Penyusunan Kabinet

Jazilul mengatakan, pihaknya tidak menargetkan jumlah kursi menteri yang harus dicapai PKB. Namun, para kader berharap jumlahnya kursi menteri bertambah dari sebelumnya.

"Kalau soal dapet berapa (kursi menteri) kan kalau kita semakin banyak semakin baik. Tapi itu prerogatifnya presiden," ujarnya.

Jazilul mengatakan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sudah menyerahkan nama-nama kader ke presiden untuk dipertimbangkan menjadi menteri.

Baca juga: Jokowi Akui Bahas Peluang PAN Masuk Kabinet, Zulkifli Hasan Membantah

Namun, ia tak mengetahui nama-nama dan jumlah yang telah diserahkan.

"Ya Cak Imin yang tahu ada berapa kan. Mintanya berapa ya nanti Cak Imin yang kasih tau. Sudah dimasukkan," tuturnya.

Selanjutnya, Jazilul menambahkan, masuk atau tidaknya partai baru ke koalisi pemerintah merupakan keputusan hak prerogatif presiden.

Baca juga: PDI-P Tak Keberatan Jika Gerindra Masuk Dalam Kabinet Jokowi-Maruf

Sikap PKB, kata dia, tetap mengedepankan kebersamaan.

"Begini kalau PKB itu menyerahkan kepada pak Jokowi ya, karena itu prerorgatifnya. Soal 01 02 itu ya kembali yang penting pada kebersamaan. PKB kan selama ini mengedepankan kebersamaan," pungkasnya.

Kompas TV Partai Keadilan Sejahtera tetap komitmen berada di luar pemerintahan meski sinyal Gerindra gabung dengan koalisi semakin kuat. Keputusan itu berdasarkan rapat tertinggi Majelis Syuro PKS. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengklaim partainya rasional dalam berpolitik. Di mana pemenang pemilu berada di dalam pemerintahan sementara yang kalah berada di luar. Sikap politik PKS juga didasari oleh keputusan majelis syuro sebelumnya dan akan kembali digelar setelah presiden dilantik dan kabinet diumumkan. #PKS #KoalisiPemerintah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com