Dahnil Anzar: Gerindra Tak Minta Satu Menteri, Dua Menteri, atau Tiga Menteri...

Kompas.com - 14/10/2019, 13:25 WIB
Juru Bicara Prabowo Subianto Dahnil Anzar Simanjuntak di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariJuru Bicara Prabowo Subianto Dahnil Anzar Simanjuntak di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan, Partai Gerindra tak aktif melakukan lobi-lobi untuk mendapatkan posisi menteri di kabinet kerja Jokowi-Ma'ruf.

Ia menegaskan, Gerindra tetap dalam posisi siap berada di luar pemerintah atau di dalam pemerintah.

"Gerindra sampai sekarang ini tidak aktif melobi ya. Harus dipahami Gerindra dalam posisi siap duduk sebagai oposisi atau dalam pemerintah," kata Dahnil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10/2019).

Baca juga: Kehangatan Surya Paloh-Prabowo, Jawaban Penolakan Nasdem atas Gerindra

Menurut Dahnil, Prabowo hanya menyerahkan konsep untuk pemerintahan.

"Jadi kami tidak pernah minta satu menteri, dua menteri, tiga menteri, sama sekali tidak. Jadi Pak Prabowo posisinya sangat pasif. Bahkan rekonsiliasi diundang Pak Jokowi dan Ibu Mega," ujar dia.

"Kita sudah sampaikan konsep kan yang dokumennya disebut big push itu sudah disampaikan. Katanya Pak Jokowi sudah baca," kata dia lagi.

Selanjutnya, Dahnil mengatakan, pihaknya tak mempermasalahkan jika konsep-konsep itu diterima pemerintah meskipun Gerindra tak mendapatkan kursi menteri.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut susunan kabinet jilid II saat ini sudah rampung. Susunan kabinet akan diumumkan segera setelah ia dan Ma'ruf Amin dilantik sebagai presiden dan wakil presiden 2019-2024.

Acara pelantikan akan digelar di Gedung MPR pada Minggu (20/10/2019) pukul 14.00 WIB.

"Nanti mungkin bisa hari yang sama, mungkin sehari setelah pelantikan," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

Baca juga: Surya Paloh: Tak Masalah Gerindra Masuk Koalisi Pemerintahan

Kendati kabinet sudah selesai disusun, menurut Jokowi, tidak tertutup kemungkinan akan ada beberapa perubahan sampai hari pengumuman nanti.

"Mungkin ada beberapa pertimbangan yang masih bisa," kata dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas: Itu Bukan Kasus Korupsi, tapi TUN

Jadi Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas: Itu Bukan Kasus Korupsi, tapi TUN

Nasional
KontraS Kecam Pengangkatan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

KontraS Kecam Pengangkatan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

Nasional
Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Hanya Pecinta Sejati yang Mampu Bertahan

Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Hanya Pecinta Sejati yang Mampu Bertahan

Nasional
Cerita Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Dikejar Suster karena Takut Tes Swab

Cerita Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Dikejar Suster karena Takut Tes Swab

Nasional
Sebaran Penambahan 4.494 Kasus Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Sebaran Penambahan 4.494 Kasus Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Nasional
Baleg DPR: Sanksi Pidana Tak Dibahas dalam Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Baleg DPR: Sanksi Pidana Tak Dibahas dalam Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Ini Ujian, KPK Bukan Tempat Santai

Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Ini Ujian, KPK Bukan Tempat Santai

Nasional
UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 26 September 2020

UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 26 September 2020

Nasional
Imbas Mundurnya Sejumlah Pegawai, Pimpinan KPK Akan Evaluasi Sistem Kepegawaian KPK

Imbas Mundurnya Sejumlah Pegawai, Pimpinan KPK Akan Evaluasi Sistem Kepegawaian KPK

Nasional
Hingga 26 September, Pemerintah Telah Periksa 3.169.783 Spesimen Terkait Covid-19

Hingga 26 September, Pemerintah Telah Periksa 3.169.783 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 26 September: Ada 119.379 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 26 September: Ada 119.379 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 26 September: Ada 61.628 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: Ada 61.628 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Bertambah 3.207, Kini Ada 199.403 Orang yang Sembuh dari Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: Bertambah 3.207, Kini Ada 199.403 Orang yang Sembuh dari Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 90 Orang, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Jadi 10.308

UPDATE 26 September: Tambah 90 Orang, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Jadi 10.308

Nasional
Pemerintah Sebut Pesangon PHK Beratkan Pengusaha, Minta Aturan di RUU Cipta Kerja Diubah

Pemerintah Sebut Pesangon PHK Beratkan Pengusaha, Minta Aturan di RUU Cipta Kerja Diubah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X