Kompas.com - 14/10/2019, 13:25 WIB
Juru Bicara Prabowo Subianto Dahnil Anzar Simanjuntak di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariJuru Bicara Prabowo Subianto Dahnil Anzar Simanjuntak di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan, Partai Gerindra tak aktif melakukan lobi-lobi untuk mendapatkan posisi menteri di kabinet kerja Jokowi-Ma'ruf.

Ia menegaskan, Gerindra tetap dalam posisi siap berada di luar pemerintah atau di dalam pemerintah.

"Gerindra sampai sekarang ini tidak aktif melobi ya. Harus dipahami Gerindra dalam posisi siap duduk sebagai oposisi atau dalam pemerintah," kata Dahnil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10/2019).

Baca juga: Kehangatan Surya Paloh-Prabowo, Jawaban Penolakan Nasdem atas Gerindra

Menurut Dahnil, Prabowo hanya menyerahkan konsep untuk pemerintahan.

"Jadi kami tidak pernah minta satu menteri, dua menteri, tiga menteri, sama sekali tidak. Jadi Pak Prabowo posisinya sangat pasif. Bahkan rekonsiliasi diundang Pak Jokowi dan Ibu Mega," ujar dia.

"Kita sudah sampaikan konsep kan yang dokumennya disebut big push itu sudah disampaikan. Katanya Pak Jokowi sudah baca," kata dia lagi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selanjutnya, Dahnil mengatakan, pihaknya tak mempermasalahkan jika konsep-konsep itu diterima pemerintah meskipun Gerindra tak mendapatkan kursi menteri.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut susunan kabinet jilid II saat ini sudah rampung. Susunan kabinet akan diumumkan segera setelah ia dan Ma'ruf Amin dilantik sebagai presiden dan wakil presiden 2019-2024.

Acara pelantikan akan digelar di Gedung MPR pada Minggu (20/10/2019) pukul 14.00 WIB.

"Nanti mungkin bisa hari yang sama, mungkin sehari setelah pelantikan," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

Baca juga: Surya Paloh: Tak Masalah Gerindra Masuk Koalisi Pemerintahan

Kendati kabinet sudah selesai disusun, menurut Jokowi, tidak tertutup kemungkinan akan ada beberapa perubahan sampai hari pengumuman nanti.

"Mungkin ada beberapa pertimbangan yang masih bisa," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Belanja Tak Penting di Daerah Masih Tinggi, Pemda Diminta Alihkan Anggaran untuk Perlindungan Sosial dan Kesehatan

Belanja Tak Penting di Daerah Masih Tinggi, Pemda Diminta Alihkan Anggaran untuk Perlindungan Sosial dan Kesehatan

Nasional
Menko PMK Minta Lurah dan RT/RW Aktif Pantau Warganya yang Belum Terima Bansos

Menko PMK Minta Lurah dan RT/RW Aktif Pantau Warganya yang Belum Terima Bansos

Nasional
Kasus Kudatuli yang Tak Tuntas Saat Megawati Menjabat Presiden...

Kasus Kudatuli yang Tak Tuntas Saat Megawati Menjabat Presiden...

Nasional
Guru Besar UI Nilai Perlu Desentralisasi Sistem Perlindungan Sosial

Guru Besar UI Nilai Perlu Desentralisasi Sistem Perlindungan Sosial

Nasional
Jawa dan Bali Catat 758 Kasus Varian Delta

Jawa dan Bali Catat 758 Kasus Varian Delta

Nasional
Kementerian PPPA Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk 360 Anak Butuh Perlindungan Khusus

Kementerian PPPA Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk 360 Anak Butuh Perlindungan Khusus

Nasional
Jejak Persembunyian Wiji Thukul Usai Dituding Terlibat 27 Juli 1996

Jejak Persembunyian Wiji Thukul Usai Dituding Terlibat 27 Juli 1996

Nasional
Mendagri Ajak Dunia Usaha dan Warga Mampu untuk Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19

Mendagri Ajak Dunia Usaha dan Warga Mampu untuk Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19

Nasional
Pengamat: Presiden Harus Tunjukkan 'Leadership In Crisis', Jangan Lempar Tanggung Jawab ke Menko

Pengamat: Presiden Harus Tunjukkan "Leadership In Crisis", Jangan Lempar Tanggung Jawab ke Menko

Nasional
Guru Besar Antikorupsi Desak Firli dkk Taati Ombudsman, Lantik 75 Pegawai KPK Jadi ASN

Guru Besar Antikorupsi Desak Firli dkk Taati Ombudsman, Lantik 75 Pegawai KPK Jadi ASN

Nasional
Mendagri Harap Kepala Daerah Bangun Koordinasi dengan Ormas dalam Penanganan Covid-19

Mendagri Harap Kepala Daerah Bangun Koordinasi dengan Ormas dalam Penanganan Covid-19

Nasional
Kemenkes: 21,2 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Sinovac Akan Diproses dalam 2-3 Pekan

Kemenkes: 21,2 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Sinovac Akan Diproses dalam 2-3 Pekan

Nasional
Megawati Minta PDI-P Segera Bangun Monumen 27 Juli

Megawati Minta PDI-P Segera Bangun Monumen 27 Juli

Nasional
Lindungi Anak-anak, Orangtua Harus Persiapkan Diri jika Suatu Hari Terpapar Covid-19

Lindungi Anak-anak, Orangtua Harus Persiapkan Diri jika Suatu Hari Terpapar Covid-19

Nasional
Pemerintah Dinilai Inkonsisten Batasi Kegiatan Masyarakat

Pemerintah Dinilai Inkonsisten Batasi Kegiatan Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X