Gerindra dan Demokrat Diharapkan di Luar Pemerintahan

Kompas.com - 14/10/2019, 15:14 WIB
Direktur Eksekutif Formappi Made Leo Wiratma dalam Diskusi bertajuk Wajah Baru DPR: Antara Perppu dan Amendemen di kantor Formappi, Jakarta Timur, Senin (14/10/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTODirektur Eksekutif Formappi Made Leo Wiratma dalam Diskusi bertajuk Wajah Baru DPR: Antara Perppu dan Amendemen di kantor Formappi, Jakarta Timur, Senin (14/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia ( Formappi) berharap masih ada partai yang memutuskan untuk berada di luar pemerintahan untuk lima tahun ke depan.

Direktur Eksekutif Formappi Made Leo Wiratma menyatakan, jika mayoritas parpol berada di belakang pemerintahan, dikhawatirkan daya kritis di parlemen berkurang.

"Bagaimana pemerintah bisa kuat kalau hampir semua parpol memposisikan diri sebagai koalisi pemerintah. Kalau sudah demikian, dikhawatirkan daya kritis di parlemen berkurang, bahkan saya khawatir akan kembali ke zaman orde baru," ujar Made dalam Diskusi bertajuk "Wajah Baru DPR: Antara Perppu dan Amendemen" di kantor Formappi, Jakarta Timur, Senin (14/10/2019).

Baca juga: Kehangatan Surya Paloh-Prabowo, Jawaban Penolakan Nasdem atas Gerindra

Made berharap bertemunya Susilo Bambang Yudhyono dan Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo, bukan berarti Demokrat dan Gerindra merapat ke pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin yang mulai memerintah pada 20 Oktober. 

"Kalau Gerindra atau Demokrat mau masuk ke pemerintahan, itu adalah kerugian besar bagi demokrasi kita. Masyarakat untuk terus bisa mengkritik pemerintah pun menemui hambatan karena tak ada perwakilan oposisi kuat di parlemen," ungkapnya kemudian.

Jika Gerindra dan Demokrat memutuskan menjadi oposisi, seperti diungkapkan Made, kedua partai tersebut akan tetap menjaga pemilih loyalnya untuk Pemilu 2024.

"Mudah-mudahan isu kedua partai tersebut akan merapat ke pemerintah itu hanya isu, sehingga memang ada satu oposisi yang bisa bersuara bukan hanya asal berbeda tapi memberikan satu perimbangan yang memberikan daya kritis pada kebijakan pemerintah," tuturnya.

Diberitakan, Prabowo bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2019).

Jokowi mengakui pertemuan dengan Prabowo salah satunya membahas tentang peluang Partai Gerindra masuk ke koalisi pemerintah.

Selanjutnya, Minggu (13/10/2019), Prabowo bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kediaman Paloh, Permata Hijau, Jakarta Selatan.

Dalam pertemuan, itu Prabowo dan Paloh membahas agenda politik setelah pemilu dengan menyamakan persepsi untuk menghadapi tantangan lima tahun ke depan.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X