Kompas.com - 14/10/2019, 15:14 WIB
Direktur Eksekutif Formappi Made Leo Wiratma dalam Diskusi bertajuk Wajah Baru DPR: Antara Perppu dan Amendemen di kantor Formappi, Jakarta Timur, Senin (14/10/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTODirektur Eksekutif Formappi Made Leo Wiratma dalam Diskusi bertajuk Wajah Baru DPR: Antara Perppu dan Amendemen di kantor Formappi, Jakarta Timur, Senin (14/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) berharap masih ada partai yang memutuskan untuk berada di luar pemerintahan untuk lima tahun ke depan.

Direktur Eksekutif Formappi Made Leo Wiratma menyatakan, jika mayoritas parpol berada di belakang pemerintahan, dikhawatirkan daya kritis di parlemen berkurang.

"Bagaimana pemerintah bisa kuat kalau hampir semua parpol memposisikan diri sebagai koalisi pemerintah. Kalau sudah demikian, dikhawatirkan daya kritis di parlemen berkurang, bahkan saya khawatir akan kembali ke zaman orde baru," ujar Made dalam Diskusi bertajuk "Wajah Baru DPR: Antara Perppu dan Amendemen" di kantor Formappi, Jakarta Timur, Senin (14/10/2019).

Baca juga: Kehangatan Surya Paloh-Prabowo, Jawaban Penolakan Nasdem atas Gerindra

Made berharap bertemunya Susilo Bambang Yudhyono dan Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo, bukan berarti Demokrat dan Gerindra merapat ke pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin yang mulai memerintah pada 20 Oktober. 

"Kalau Gerindra atau Demokrat mau masuk ke pemerintahan, itu adalah kerugian besar bagi demokrasi kita. Masyarakat untuk terus bisa mengkritik pemerintah pun menemui hambatan karena tak ada perwakilan oposisi kuat di parlemen," ungkapnya kemudian.

Jika Gerindra dan Demokrat memutuskan menjadi oposisi, seperti diungkapkan Made, kedua partai tersebut akan tetap menjaga pemilih loyalnya untuk Pemilu 2024.

"Mudah-mudahan isu kedua partai tersebut akan merapat ke pemerintah itu hanya isu, sehingga memang ada satu oposisi yang bisa bersuara bukan hanya asal berbeda tapi memberikan satu perimbangan yang memberikan daya kritis pada kebijakan pemerintah," tuturnya.

Diberitakan, Prabowo bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2019).

Jokowi mengakui pertemuan dengan Prabowo salah satunya membahas tentang peluang Partai Gerindra masuk ke koalisi pemerintah.

Selanjutnya, Minggu (13/10/2019), Prabowo bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kediaman Paloh, Permata Hijau, Jakarta Selatan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antisipasi Lonjakan Kasus, Pemprov Jabar Diminta Perbanyak Tes Covid-19

Antisipasi Lonjakan Kasus, Pemprov Jabar Diminta Perbanyak Tes Covid-19

Nasional
Kecam Serangan Israel, Ketua DPR Serukan Pemberian Bantuan untuk Palestina

Kecam Serangan Israel, Ketua DPR Serukan Pemberian Bantuan untuk Palestina

Nasional
Tragedi Kerusuhan Mei 1998, Kisah Pilu Maria Sanu...

Tragedi Kerusuhan Mei 1998, Kisah Pilu Maria Sanu...

Nasional
Hari Ini, 3,6 Juta Orang Diperkirakan Balik dari Mudik, Ini Skenario Cegah Lonjakan Angka Covid-19

Hari Ini, 3,6 Juta Orang Diperkirakan Balik dari Mudik, Ini Skenario Cegah Lonjakan Angka Covid-19

Nasional
Buntut Kasus Antigen Bekas, Erick Thohir Pecat Seluruh Direksi Kimia Farma Diagnostika

Buntut Kasus Antigen Bekas, Erick Thohir Pecat Seluruh Direksi Kimia Farma Diagnostika

Nasional
Belum Ada Keputusan soal 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK, KPK: Seluruh Pegawai Aset Lembaga

Belum Ada Keputusan soal 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK, KPK: Seluruh Pegawai Aset Lembaga

Nasional
KPK Sebut Pembebastugasan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK Tak Akan Ganggu Kinerja

KPK Sebut Pembebastugasan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK Tak Akan Ganggu Kinerja

Nasional
Tambah 5 di 3 Negera, Total 4.601 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Tambah 5 di 3 Negera, Total 4.601 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Jokowi: Agresi Israel terhadap Palestina Harus Dihentikan

Jokowi: Agresi Israel terhadap Palestina Harus Dihentikan

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Bertambah dan Antisipasi Penularan Corona Saat Arus Balik

Kasus Covid-19 Terus Bertambah dan Antisipasi Penularan Corona Saat Arus Balik

Nasional
Kecam Agresi Militer Israel, Jokowi Bahas Nasib Palestina Bersama Pemimpin Sejumlah Negara

Kecam Agresi Militer Israel, Jokowi Bahas Nasib Palestina Bersama Pemimpin Sejumlah Negara

Nasional
Partai Ummat Sebut Tindakan Israel pada Palestina Tak Bisa Ditoleransi

Partai Ummat Sebut Tindakan Israel pada Palestina Tak Bisa Ditoleransi

Nasional
Pemerintah Sebut Ada 1,5 Juta Orang Memaksa Mudik di Masa Pelarangan

Pemerintah Sebut Ada 1,5 Juta Orang Memaksa Mudik di Masa Pelarangan

Nasional
UPDATE: Sebaran 2.385 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 723

UPDATE: Sebaran 2.385 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 723

Nasional
Kritik Kerumunan Ancol, PSI Nilai Survei Anies untuk Pilpres Akan Turun

Kritik Kerumunan Ancol, PSI Nilai Survei Anies untuk Pilpres Akan Turun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X