Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alvara: Ekonomi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Jokowi di Periode Kedua

Kompas.com - 14/10/2019, 13:39 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Chief Executive Officer (CEO) Alvara Research Center Hasanuddin Ali menilai, ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah bagi kepemimpinan Joko Widodo di periode kedua sebagai presiden.

“Bidang ekonomi masih pekerjaan rumah bagi kepemimpinan Joko Widodo di periode kedua nanti, karena selama 5 tahun aspek-aspek yang terkait dengan kondisi ekonomi masih belum memenuhi harapan publik," kata Hasanuddin dalam keterangan pers, Senin (14/10/2019).

Hasanuddin berkaca pada hasil survei pada 12-31 Agustus 2019. Metode pengambilan sampel survei ini menggunakan multi-stage random sampling. Sebanyak 1.800 responden berusia 14-55 tahun dipilih dan diwawancarai secara tatap muka.

Baca juga: Tanggapan Para Kepala Daerah saat Menjajal Palapa Ring Bersama Jokowi

Responden mendapat pertanyaan, "Bagaimana tingkat kepuasan terhadap kepemimpinan Jokowi-JK saat ini pada aspek berikut?"

Hasilnya, ada 5 aspek dengan tingkat kepuasan tertinggi dan 5 aspek dengan tingkat kepuasan terendah.

Adapun 5 aspek dengan tingkat kepuasan tertinggi adalah telekomunikasi dan internet sebesar 87,9 persen; pelayanan transportasi publik sebesar 86,5 persen; pelayanan pendidikan sebesar 85,3 persen; pembangunan infrastruktur sebesar 84,7 persen dan pelayanan kesehatan sebesar 82,7 persen.

Sementara 5 aspek dengan tingkat kepuasan terendah adalah kondisi ekonomi nasional sebesar 68,8 persen; kesejahteraan tenaga kerja sebesar 65,5 persen; kemudahan lapangan kerja sebesar 58,9 persen; pengentasan kemiskinan sebesar 58,4 persen dan stabilitas harga bahan pokok sebesar 58,1 persen.

"Publik menaruh harapan yang tinggi agar pemerintah mendatang mampu menunjukkan kinerja yang baik terutama terkait dengan perbaikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Selain itu, Hasanuddin menyarankan agar pemerintahan ke depan ditopang oleh menteri-menteri bidang ekonomi yang lebih kompeten.

"Yang bisa membantu akselerasi pembangunan ekonomi Indonesia," kata dia.

Baca juga: Ketua MPR: Pelantikan Jokowi-Maruf Digelar Pukul 14.30 WIB

Sampel survei ini diambil di seluruh Indonesia yang tersebar di 34 provinsi, dengan jumlah sampel tiap provinsi proporsional terhadap jumlah penduduk. Rentang margin of error sebesar 2,35 persen.

Artinya, persentase dalam survei ini bisa bertambah atau berkurang sekitar 2,35 persen. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com