Buzzer, Demokrasi dan Pertarungan Opini

Kompas.com - 09/10/2019, 08:28 WIB
Ilustrasi. SHUTTERSTOCKIlustrasi.


KIPRAH para buzzer politik belakangan jadi sorotan. Para pendengung informasi di media sosial ini ditengarai berada di belakang berbagai isu miring yang muncul di tengah-tengah peristiwa yang sedang menghangat.

Di saat menguatnya penolakan terhadap revisi UU KPK, yang semakin dipicu oleh langkah Presiden Joko Widodo menyetujui revisi UU KPK, misalnya, muncul dengungan soal radikalisasi dan keberadaan kelompok Taliban di KPK.

Didengungkannya isu radikalisme dan keberadaan kelompok taliban di KPK bertujuan agar publik memiliki keraguan terhadap KPK sehingga mengamini revisi UU KPK untuk “membersihkan” lembaga antirasuah tersebut.


Selanjutnya, di saat gelombang demonstrasi mahasiswa dan pelajar menolak UU KPK dan sejumlah RUU bermasalah, muncul dengungan soal ambulans membawa batu yang ditangkap polisi di lokasi demonstrasi.

Dengungan ambulans membawa batu memicu perang opini yang meramaikan media sosial. Polisi akhirnya memberikan klarifikasi soal kesalahan informasi seputar batu yang ditemukan di ambulans.

Baca juga: Buka-bukaan soal Buzzer (1): Pengakuan Denny Siregar dan Pepih Nugraha soal Buzzer Istana

Dengungan ambulans membawa batu tak bisa dimungkiri bertujuan untuk mendiskreditkan gerakan demonstrasi menolak UU KPK dan RUU bermasalah.

Masih terkait aksi unjuk rasa menolak UU KPK dan RKUHP yang dilakukan pelajar, tangkapan layar percakapan grup WA pelajar STM menjadi viral. Percakapan tersebut berisi keluhan soal honor yang tidak dibayarkan setelah mereka melakukan aksi.

Pegiat media sosial, Eko Kunthadi, termasuk yang mengunggah tangkapan layar tersebut pada akun Twitternya. Eko akhirnya menghapus unggahan tersebut. Alasannya, ungkap Eko kepada salah satu media online, karena meragukan kebenaran informasinya.

Buzzer Istana?

Sepak terjang para buzzer politik yang membela pemerintah memunculkan tudingan bahwa mereka dikomandoi oleh pihak Istana, yang disebut sebagai “kakak pembina”. Hal ini dibantah oleh Kepala Staf Presiden, Moeldoko.

Menurut Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019 ini, para buzzer yang kini kerap membela pemerintah adalah pendukung fanatik Presiden Joko Widodo yang dulunya merupakan relawan saat kontestasi pilpres. Saat ini tidak ada yang mengendalikan para buzzer tersebut.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Politisi PDI-P: Meski Ada Dinamika, Rakyat Tetap Apresiasi Pemerintahan Jokowi

Politisi PDI-P: Meski Ada Dinamika, Rakyat Tetap Apresiasi Pemerintahan Jokowi

Nasional
Anies Baswedan dan Sutiyoso Hadiri Acara Syukuran Ulang Tahun Prabowo

Anies Baswedan dan Sutiyoso Hadiri Acara Syukuran Ulang Tahun Prabowo

Nasional
Komite Ad hoc Pelanggaran HAM Masa Lalu Tercantum di RPJMN, Kontras: Nggak Ada Barangnya

Komite Ad hoc Pelanggaran HAM Masa Lalu Tercantum di RPJMN, Kontras: Nggak Ada Barangnya

Nasional
Moeldoko Sebut Pemerintah Dalami Kerusuhan di Calon Ibu Kota Baru

Moeldoko Sebut Pemerintah Dalami Kerusuhan di Calon Ibu Kota Baru

Nasional
Ditanya soal Perppu KPK, Moeldoko: Tunggu Saja, Sabar Sedikit Kenapa Sih

Ditanya soal Perppu KPK, Moeldoko: Tunggu Saja, Sabar Sedikit Kenapa Sih

Nasional
Demi Tuntaskan Kasus HAM, Jokowi Diminta Tak Pilih Politisi Jadi Jaksa Agung

Demi Tuntaskan Kasus HAM, Jokowi Diminta Tak Pilih Politisi Jadi Jaksa Agung

Nasional
ICW Pegang Janji Jokowi Perkuat KPK, Penerbitan Perppu Masih Ditunggu

ICW Pegang Janji Jokowi Perkuat KPK, Penerbitan Perppu Masih Ditunggu

Nasional
ICW Ingatkan Jokowi soal Perppu KPK: Tak Perlu Takut Dimakzulkan

ICW Ingatkan Jokowi soal Perppu KPK: Tak Perlu Takut Dimakzulkan

Nasional
Moeldoko: Kita Merdeka Sekian Tahun, tetapi Masih Bicara Minoritas dan Mayoritas

Moeldoko: Kita Merdeka Sekian Tahun, tetapi Masih Bicara Minoritas dan Mayoritas

Nasional
Pimpinan MPR: Suksesnya Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Tanggung Jawab Bersama

Pimpinan MPR: Suksesnya Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Tanggung Jawab Bersama

Nasional
Perintahkan Anak Lakukan Aksi Teror, Penusuk Wiranto Akan Disanksi Pidana Lebih Berat

Perintahkan Anak Lakukan Aksi Teror, Penusuk Wiranto Akan Disanksi Pidana Lebih Berat

Nasional
Survei PPI: Mayoritas Responden Tak Setuju Gerindra Masuk Kabinet Jokowi

Survei PPI: Mayoritas Responden Tak Setuju Gerindra Masuk Kabinet Jokowi

Nasional
Jokowi-Surya Paloh Bertemu Kemarin, Nasdem: Supaya Presiden Ambil Keputusan dengan Benar

Jokowi-Surya Paloh Bertemu Kemarin, Nasdem: Supaya Presiden Ambil Keputusan dengan Benar

Nasional
Amnesty Internasional Sebut 9 Isu HAM yang Harus Diprioritaskan Jokowi-Ma'ruf

Amnesty Internasional Sebut 9 Isu HAM yang Harus Diprioritaskan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Total 40 Terduga Teroris yang Diamankan Selama 10-17 Oktober 2019

Total 40 Terduga Teroris yang Diamankan Selama 10-17 Oktober 2019

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X