Pimpinan MPR Akan Bahas Rencana Amendemen UUD Saat Bertemu Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan MPR dijadwalkan akan bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (11/10/2019) pukul 19.00 WIB.

Selain, menyampaikan undangan pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019 mendatang, Pimpinan MPR juga akan membahas rencana amendemen UUD 1945.

"(Pertemuan) sekaligus minta saran, masukan dan pandangan terkait agenda dan kinerja MPR RI termasuk amendemen terbatas," ujar Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid melalui pesan singkat, Jumat (11/10/2019).

Baca juga: Menghidupkan GBHN Dinilai Tak Harus Amendemen UUD 1945

Sebelumnya sembilan Pimpinan MPR bertemu dengan Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Kamis (10/10/2019).

Seusai pertemuan, Ketua MPR Bambang Soesatyo memastikan usul amendemen yang dibahas merupakan perubahan terbatas terkait haluan negara.

Menurut Bambang, haluan negara ini akan menjadi semacam pedoman pembangunan nasional dari sisi ekonomi selama 50 hingga 100 tahun ke depan.

"Terbatas maksudnya adalah lebih kepada perjalanan bangsa kita ke depan dari sisi ekonomi. Bagaimana kita bisa menciptakan ke depan ini suatu hal yang semacam cetak biru atau blue print Indonesia 50-100 tahun ke depan yang semua mengacu pada satu buku induk," ujar Bambang.

Bambang mengatakan, dalam menjalankan suatu pemerintahan, visi misi seorang pemimpin seharusnya mengacu pada peta jalan atau road map pembangunan nasional.

Dengan demikian, pembangunan nasional dapat berjalan secara berkesinambungan meski presidennya berganti.

Baca juga: Temui Megawati, Pimpinan MPR Minta Masukan soal Amendemen UUD 1945

Tidak hanya kepala negara, haluan negara yang ditetapkan oleh MPR juga harus dijalankan oleh kepala daerah.

"Seharusnya visi misi pemimpin dari mulai presiden, bupati, wali kota dan seterusnya itu harus mengacu kepada peta Jalan Indonesia yang sudah kita (MPR) gariskan ke depan," kata politisi dari Partai Golkar itu.

"Sehingga manakala ada pergantian kepala negara itu blue-printnya sama, sehingga tidak memulai lagi dari bawah. Dengan demikian diharapkan pembangunan ekonomi kita bisa cepat," ucap Bambang.