Jokowi Tegur Dirut Perhutani: Jangan Sampai Lebih Kolonial dari Kolonial

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegur Direktur Utama Perum Perhutani Denaldy M Mauna karena perusahaan plat merah itu kerap mengalami konflik lahan dengan masyarakat di berbagai daerah.

Teguran itu disampaikan Jokowi saat bertemu dengan masyarakat petani dari Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial di Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/9/2019).

"Pak Dirut, tidak, ini sudah zamannya kaya gini, jangan sampai lagunya masih lagu lama. Dirutnya mungkin tidak, tapi dibawahnya diselesaikan. Jangan sampai Perhutani masa lebih kolonial dari kolonial," kata Jokowi kepada Denaldy yang turut hadir di acara itu.

Baca juga: KPA Menilai RUU Pertanahan Langgengkan Konflik Agraria

Jokowi mengatakan, data terakhir yang ia terima, masih ada 528 konflik agraria antara masyarakat dengan Perhutani maupun PT Perkebunan (PTP). Setiap kali blusukan ke daerah, Jokowi juga mengaku kerap mendapat keluhan dari masyarakat terkait konflik lahan.

"Saya merasakan kok. Saya merasakan itu. Kan sudah bicara (dengan) bapak ibu sekalian waktu ke bawah. Saya merasakan itu. Suara itu saya dengar, jangan dipikir enggak tahu, enggak dengar, saya dengar. Saya mau bicara dengan Pak Dirut plus jajarannya. Karena di bawah yang saya lihat berbeda dengan yang kita bicarakan," kata Jokowi.

Jokowi memaparkan, sampai 1 Oktober 2019, ini penyerahan perhutanan sosial ke masyarakat di Pulau Jawa sudah mencapai 25 ribu hektar.

Lahan yang diberikan itu dapat dimanfaatkan petani untuk bercocok tanam.

Targetnya, pemerintah bisa menyerahkan 12,7 juta hektar lahan perhutanan sosial ke masyarakat.

Namun menurut Jokowi, banyak oknum Perhutani yang sudah berada di zona nyaman tak terima dengan kebijakan pemerintah ini.

"Ini bukan angka yang kecil, angka yang gede banget. Tetapi untuk melaksanakan hal seperti ini dan praktik di lapangannya tidak segampang itu. Di bawah juga ada birokrasi kita, Perhutani, ada yang bisa terima, ada yang tidak bisa terima," kata Jokowi disambut teriakan bernada setuju dari para petani.

Baca juga: Jokowi: Dikira Demo, Ternyata Ucapan Terimakasih...

Jokowi pun memberi waktu dua tahun bagi Perhutani dan kementerian terkait untuk menyelesaikan konflik lahan di masyarakat ini. Ia mengaku akan memantau langsung penyelesaian konflik lahan ini.

"Saya yakin bisa (diselesaikan), saya cek nanti langsung di lapangan nanti, sengketa lahan yang ada di dalam kawasan hutan, perkebunan," kata dia.