Salin Artikel

Jokowi Tegur Dirut Perhutani: Jangan Sampai Lebih Kolonial dari Kolonial

Teguran itu disampaikan Jokowi saat bertemu dengan masyarakat petani dari Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial di Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/9/2019).

"Pak Dirut, tidak, ini sudah zamannya kaya gini, jangan sampai lagunya masih lagu lama. Dirutnya mungkin tidak, tapi dibawahnya diselesaikan. Jangan sampai Perhutani masa lebih kolonial dari kolonial," kata Jokowi kepada Denaldy yang turut hadir di acara itu.

Jokowi mengatakan, data terakhir yang ia terima, masih ada 528 konflik agraria antara masyarakat dengan Perhutani maupun PT Perkebunan (PTP). Setiap kali blusukan ke daerah, Jokowi juga mengaku kerap mendapat keluhan dari masyarakat terkait konflik lahan.

"Saya merasakan kok. Saya merasakan itu. Kan sudah bicara (dengan) bapak ibu sekalian waktu ke bawah. Saya merasakan itu. Suara itu saya dengar, jangan dipikir enggak tahu, enggak dengar, saya dengar. Saya mau bicara dengan Pak Dirut plus jajarannya. Karena di bawah yang saya lihat berbeda dengan yang kita bicarakan," kata Jokowi.

Jokowi memaparkan, sampai 1 Oktober 2019, ini penyerahan perhutanan sosial ke masyarakat di Pulau Jawa sudah mencapai 25 ribu hektar.

Lahan yang diberikan itu dapat dimanfaatkan petani untuk bercocok tanam.

Targetnya, pemerintah bisa menyerahkan 12,7 juta hektar lahan perhutanan sosial ke masyarakat.

Namun menurut Jokowi, banyak oknum Perhutani yang sudah berada di zona nyaman tak terima dengan kebijakan pemerintah ini.

"Ini bukan angka yang kecil, angka yang gede banget. Tetapi untuk melaksanakan hal seperti ini dan praktik di lapangannya tidak segampang itu. Di bawah juga ada birokrasi kita, Perhutani, ada yang bisa terima, ada yang tidak bisa terima," kata Jokowi disambut teriakan bernada setuju dari para petani.

Jokowi pun memberi waktu dua tahun bagi Perhutani dan kementerian terkait untuk menyelesaikan konflik lahan di masyarakat ini. Ia mengaku akan memantau langsung penyelesaian konflik lahan ini.

"Saya yakin bisa (diselesaikan), saya cek nanti langsung di lapangan nanti, sengketa lahan yang ada di dalam kawasan hutan, perkebunan," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2019/10/10/12343331/jokowi-tegur-dirut-perhutani-jangan-sampai-lebih-kolonial-dari-kolonial

Terkini Lainnya

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke