Beragam Kepentingan Parpol dan DPD di Balik Pemilihan Ketua MPR...

Kompas.com - 04/10/2019, 23:06 WIB

Kristian Erdianto,

Krisiandi

Tim Redaksi

Kristian Erdianto

Penulis

Krisiandi

Editor

Lihat Foto

Ketua MPR Bambang Soesatyo (tengah) mengangkat palu sidang usai pelantikan pimpinan MPR periode 2019-2024 di ruang rapat Paripurna MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019). Sidang Paripurna tersebut menetapkan Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR periode 2019-2024 dengan Wakil Ketua, Ahmad Basarah dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Muzani dari Fraksi Partai Gerindra, Lestari Moerdijat dari Fraksi Partai Nasdem, Jazilul Fawaid dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Syarief Hasan dari Fraksi Partai Demokrat, Zulkifli Hasan dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Hidayat Nur Wahid dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Arsul Sani dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fadel Muhammad dari Kelompok DPD di MPR.(ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI)

Ketua MPR terpilih Bambang Soesatyo (tengah) memberi salam dalam Sidang Paripurna MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019). Sidang Paripurna tersebut menetapkan Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR periode 2019-2024 dengan Wakil Ketua, Ahmad Basarah dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Muzani dari Fraksi Partai Gerindra, Lestari Moerdijat dari Fraksi Partai Nasdem, Jazilul Fawaid dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Syarief Hasan dari Fraksi Partai Demokrat, Zulkifli Hasan dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Hidayat Nur Wahid dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Arsul Sani dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fadel Muhammad dari Kelompok DPD di MPR.

JAKARTA, KOMPAS.com - Terpilihnya politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo sebagai ketua MPR periode 2019-2024 tidak lepas dari kepentingan partai politik yang mendukungnya.

Sembilan fraksi partai politik dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bersepakat memilih Bambang.

Beragam syarat pun diajukan sebelum politisi yang akrab disapa Bamsoet itu dilantik dalam Rapat Paripurna MPR di gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Sejumlah syarat tersebut sempat disinggung saat Bambang menyampaikan pidato pertamanya sebagai Ketua MPR, misalnya terkait usul mengamandemen UUD 1945.

Selain itu, Bambang juga memaparkan permintaan yang diajukan oleh kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Syarat dari PDI-P

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menjadi fraksi pertama yang menyatakan dukungan kepada Bambang.

Pernyataan dukungan disampaikan oleh Ketua Fraksi PDI-P di MPR Ahmad Basarah saat pertemuan musyawarah antar Pimpinan Fraksi MPR, Rabu (2/10/2019).

Namun, dukungan tersebut diberikan dengan sejumlah syarat yang disampaikan langsung kepada Bambang dan pimpinan Fraksi Partai Golkar.

"Dukungan PDI Perjuangan terhadap Bamsoet dan Partai Golkar untuk menjadi Ketua MPR bukan dengan cek kosong, artinya bukan tanpa syarat," ujar Basarah melalui keterangan tertulisnya, Rabu (2/10/2019).

Menurut Basarah, PDI-P menyampaikan empat syarat kepada mantan Ketua DPR itu.

Pertama, meminta agar pemilihan Ketua MPR dilakukan secara musyawarah dan mufakat serta sedapat mungkin menghindari voting.

"PDI Perjuangan mempersilahkan Fraksi Partai Golkar untuk melobi parpol lain agar mendukung pemilihan secara musyawarah mufakat," kata Basarah.

Kedua, PDI-P meminta kepada Fraksi Partai Golkar untuk berkomitmen menjaga kepastian jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo sesuai konstitusi sampai akhir masa jabatan tahun 2024.

Ketiga, meminta Bambang mendukung kelanjutan rencana amandemen terbatas UUD 1945 untuk menghidupkan kembali Haluan Negara melalui Ketetapan MPR.

Keempat, melanjutkan program Sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang digagas Taufiq Kiemas serta mendukung MPR untuk bekerja sama dan bersinergi dengan BPIP dalam tugas-tugas pembinaan ideologi bangsa.