Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Viral Video Dirinya Dicuekin Megawati, Surya Paloh: Ha-ha-ha

Kompas.com - 02/10/2019, 15:37 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh enggan mengomentari videonya dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang tengah viral di sosial media.

Video tersebut terkait dirinya yang tidak disapa oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dalam acara Pelantikan pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

"Hahaha, tanggapan saya, saya ketawa aja," kata Surya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Baca juga: Viral Video Megawati Cuek ke Surya Paloh, Ini Kata Politisi PDI-P

Menurut Surya, hubungannya dengan Presiden ke-5 Republik Indonesia itu berjalan dengan baik. Ia mengatakan, persahabatannya dengan Megawati sudah hampir 40 tahun.

"Oh hubungan saya dengan Bu Mega, kalau dari saya pasti baik-baik sajalah, baguslah. Mbak Mega kan sudah 40 tahun (dengan) saya berteman," ujarnya.

Surya mengatakan, tidak ada masalah pribadi antara dia dan Megawati.

"Dari saya tidak ada masalah personal," imbuhnya.

Baca juga: Momen Pelantikan Risma, dari Cium Tangan Mega hingga Peluang Menteri

Dikutip dari Warta Kota, saat pelantikan anggota DPR/MPR/DPD, Selasa (1/10/2019), Megawati terlihat tidak menyalami Surya Paloh saat sedang berjalan di wilayah VIP di dalam Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen.

Orang-orang yang dilewati Megawati berdiri dan menyalami presiden ke-5 RI itu.

Momen tersebut tertangkap dari video yang beredar luas dari siaran langsung Kompas TV.

Dalam video itu pula Megawati juga melewati Agus Harimurti Yudhoyono yang sudah mengulurkan tangan.

Kompas TV Puan Maharani resmi dilantik sebagai Ketua DPR periode 2019-2024 di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/19). Puan menjadi Ketua DPR perempuan pertama di Indonesia. “Izinkanlah saya atas pimpinan Dewan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada kami untuk memimpin dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2019-2024.” Ujar Puan Maharani dalam pidato pertamanya, Selasa (1/10/19). Publik mengenal Puan sebagai putri presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri sekaligus cucu dari presiden pertama Indonesia Soekarno. Berikut jejak karir Puan Maharani dalam bidang politik. Pada 2006, ia menjadi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Puan juga pernah menjadi pengurus dalam DPP PDIP bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga periode 2010-2015. Puan jadi satu-satunya menko yang tak terkena reshuffle jelang 1 tahun masa pemerintahan Jokowi. Saat itu sejumlah menko diganti, yakni Menko Perekonomian, Menko Maritim, dan Menkopolhukam. Terakhir, Puan mundur dari kabinet kerja Jokowi karena meraih posisi di kursi Ketua DPR RI. Pada 2009, ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif PDI-P dari Dapil Jateng V (meliputi Surakarta, Sukoharjo, Klaten, Boyolali). Puan meraih suara terbanyak kedua di tingkat nasional, yaitu 242.504 suara. Sementara itu, Puan merupakan anggota Komisi VI dan Badan Kerja Sama Antarparlemen pada 2009 hingga 2014. Selain itu, ia merupakan Ketua Fraksi PDI Perjuangan yang menggantikan posisi Tjahjo Kumolo. Pada pemilu 2014, Puan kembali maju sebagai caleg di dapil yang sama. Ia kembali menang dengan memperoleh 369.927 suara. Puanditempatkan di Komisi VI DPR yang membidangi industri, investasi, dan persaingan usaha. Kemudian, iaditunjuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di kabinet kerja Presiden Joko Widodo periode 2014-2019. #PuanMaharani #KetuaDPRBaru #PelantikanAnggotaDPR
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com