Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Punya Anggaran Besar, Kemensos Didorong Publikasikan Capaian Programnya

Kompas.com - 02/10/2019, 09:25 WIB
Mikhael Gewati

Penulis


KOMPAS.com
- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono Laras meminta kepada jajarannya mempublikasikan capaian programnya kepada publik. Dengan publikasi, masyarakat bisa mengetahui kinerja pemerintah.

“Pemberitaan melalui media menjadi bagian dari mekanisme kontrol dari publik, sejalan dengan anggaran Kemensos yang makin meningkat dari tahun ke tahun,” kata Hartono Laras seperti dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/10/2019).

Hartono sendiri mengatakan itu saat memberikan sambutan dan membuka acara “Pertemuan Singkronisasi dan Optimalisasi Peran Kehumasan”, di Swiss Bel-Hotel, Jakarta, Selasa (01/10/2019).

Ia menjelaskan publikasi menjadi bagian penting, pasalnya anggaran Kemensos terus meningkat dari tahun ke tahun.

Baca juga: Sekjen Sebut Realisasi Anggaran Kemensos Capai 94,99 Persen

Pada 2015, anggaran Kemensos Rp 22,4 triliun, tahun 2018 meningkat menjadi Rp 43,3 triliun, dan tahun 2019 meningkat menjadi Rp 58,9 triliun.

“Tahun 2020, anggaran Kemensos meningkat lagi menjadi sebesar Rp62,77 triliun,” kata Sekjen.

Peningkatan anggaran ini, kata Sekjen, bisa dimaknai sebagai amanat, kepercayaan, dan harapan dari masyarakat terutama para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Untuk itu, dalam pengelolaan anggaran, Kemensos dituntut harus solid, hati-hati, profesional, akuntabel dan transparan.

Anggaran yang besar, harus berkinerja. Harus bisa dipastikan tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan PPKS,” ujar Hartono.

Pengelolaan berjalan baik

Sejauh ini, kata Sekjen, kinerja pengelolaan anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) berjalan baik. Hal ini dapat dilihat dari angka kemiskinan yang terus menurun, hingga menyentuh di bawah level 1 digit.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan per Juli 2019 mencapai 9,41 persen. Angka ini turun dibandingkan Maret 2019 sebesar 9,82 persen dan September 2018 yakni 9,66 persen.

“Dari aspek akuntabilitas juga menggembirakan. Terbukti 3 kali berturut-turut, Kemensos mendapat predikat WTP dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” kata Sekjen.

Perkembangan yang baik ini harus terus didukung dengan berbagai upaya termasuk dengan menciptakan lingkungan opini media yang positif, kondusif, dan sejuk.

Baca juga: BMN Award, Jadi Bukti Kemensos Sukses Reformasi Birokrasi

Oleh karena itu, Sekjen mendorong agar para kepala balai dan kepala loka di lingkungan Kemensos, untuk aktif menyampaikan capaian program nasional maupun program Unit Pelaksana Teknik (UPT).

“Setiap pemimpin di Kemensos adalah petugas kehumasan. Apalagi UPT merupakan garda depan kementerian yang bersentuhan langsung dengan PPKS,” katanya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com