Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Punya Anggaran Besar, Kemensos Didorong Publikasikan Capaian Programnya

Kompas.com - 02/10/2019, 09:25 WIB
Mikhael Gewati

Penulis


KOMPAS.com
- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono Laras meminta kepada jajarannya mempublikasikan capaian programnya kepada publik. Dengan publikasi, masyarakat bisa mengetahui kinerja pemerintah.

“Pemberitaan melalui media menjadi bagian dari mekanisme kontrol dari publik, sejalan dengan anggaran Kemensos yang makin meningkat dari tahun ke tahun,” kata Hartono Laras seperti dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/10/2019).

Hartono sendiri mengatakan itu saat memberikan sambutan dan membuka acara “Pertemuan Singkronisasi dan Optimalisasi Peran Kehumasan”, di Swiss Bel-Hotel, Jakarta, Selasa (01/10/2019).

Ia menjelaskan publikasi menjadi bagian penting, pasalnya anggaran Kemensos terus meningkat dari tahun ke tahun.

Baca juga: Sekjen Sebut Realisasi Anggaran Kemensos Capai 94,99 Persen

Pada 2015, anggaran Kemensos Rp 22,4 triliun, tahun 2018 meningkat menjadi Rp 43,3 triliun, dan tahun 2019 meningkat menjadi Rp 58,9 triliun.

“Tahun 2020, anggaran Kemensos meningkat lagi menjadi sebesar Rp62,77 triliun,” kata Sekjen.

Peningkatan anggaran ini, kata Sekjen, bisa dimaknai sebagai amanat, kepercayaan, dan harapan dari masyarakat terutama para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Untuk itu, dalam pengelolaan anggaran, Kemensos dituntut harus solid, hati-hati, profesional, akuntabel dan transparan.

Anggaran yang besar, harus berkinerja. Harus bisa dipastikan tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan PPKS,” ujar Hartono.

Pengelolaan berjalan baik

Sejauh ini, kata Sekjen, kinerja pengelolaan anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) berjalan baik. Hal ini dapat dilihat dari angka kemiskinan yang terus menurun, hingga menyentuh di bawah level 1 digit.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan per Juli 2019 mencapai 9,41 persen. Angka ini turun dibandingkan Maret 2019 sebesar 9,82 persen dan September 2018 yakni 9,66 persen.

“Dari aspek akuntabilitas juga menggembirakan. Terbukti 3 kali berturut-turut, Kemensos mendapat predikat WTP dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” kata Sekjen.

Perkembangan yang baik ini harus terus didukung dengan berbagai upaya termasuk dengan menciptakan lingkungan opini media yang positif, kondusif, dan sejuk.

Baca juga: BMN Award, Jadi Bukti Kemensos Sukses Reformasi Birokrasi

Oleh karena itu, Sekjen mendorong agar para kepala balai dan kepala loka di lingkungan Kemensos, untuk aktif menyampaikan capaian program nasional maupun program Unit Pelaksana Teknik (UPT).

“Setiap pemimpin di Kemensos adalah petugas kehumasan. Apalagi UPT merupakan garda depan kementerian yang bersentuhan langsung dengan PPKS,” katanya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com