Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bamsoet Dahulukan Konsolidasi Internal daripada Rivalitas Ketum Golkar

Kompas.com - 30/09/2019, 17:55 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, dirinya dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sepakat untuk mengesampingkan rivalitas perebutan calon ketua umum partai.

Bambang mengatakan, dirinya dan Airlangga nsudah sepakat untuk mendahulukan konsolidasi partai agar semua tugas konstitusi terselesaikan.

"Menyampingkan dulu kontestasi dan mendahulukan konsolidasi dalam rangka menyelesaikan tugas konstitusi kita sampai nanti pelantikan presiden dan langkah-langkah berikutnya. Soal Munas itu adalah internal kami, akan kita putuskan bersama," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2019).

Baca juga: Golkar Belum Bersikap soal Wacana Perppu KPK

Ketika ditanya apakah Bambang akan mundur dari pencalonan sebagai calon ketua umum Golkar. Bambang tidak menjawab lugas. Ia menjawab ingin turunkan tensi politik.

"Ya saya memutuskan untuk cooling down," ucap dia.

Bambang mengatakan, melihat kondisi kontestasi caketum yang semakin memanas, Airlangga dan dirinya sepakat untuk menurunkan tensi politik.

"Jadi melihat situasi, kondisi dan tensi politik yang semakin memanas, saya memutuskan untuk cooling down bersama-sama mas Airlangga," kata dia.

Bambang sebelumnya menyatakan, siap maju sebagai caketum Golkar periode mendatang.

Baca juga: Airlangga: Golkar Siap Jadi Benteng Jokowi

Selain Bambang, ada tiga kader yang ikut mendeklarasikan diri untuk maju jadi caketum Golkar yaitu Ali Yahya, Ulla Nuchrawatty, dan Marlinda Irwanti.

Adapun, sejumlah pihak di internal Partai Golkar ada yang menginginkan supaya Munas digelar lebih cepat sebelum Desember 2019.

Namun, hingga saat ini Partai Golkar masih menjadwalkan Munas Partai Golkar sesuai rencana awal, yaitu pada Desember mendatang. 

 

Kompas TV Aksi unjuk rasa menolak Revisi UU KPK digelar ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Nusa Tenggara Barat, aktivis pro demokrasi serta petani.<br /> <br /> Mereka memprotes disahkannya Revisi UU KPK yang dianggap melemahkan KPK.<br /> Massa juga meminta agar Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan Perppu dan membatalkan Revisi Undang-Undang KPK. Di Palopo, Sulawesi Selatan, mahasiswa yang menamakan diri aliansi peduli Indonesia, menuntut Presiden RI untuk mengevaluasi Kapolri, Menkopolhukam, dan Kapolda Sulsel atas tindakan represif kepada mahasiswa. #UnjukRasa #DemoMahasiswa #Palopo
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com