Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Bantah Konflik Polri Vs TNI di Wisma Pati TNI AL, Sebut Ada Adu Domba

Kompas.com - 26/09/2019, 17:41 WIB
Christoforus Ristianto,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto membantah bahwa Polri terlibat konflik dengan TNI terkait peristiwa yang terjadi di Wisma Panglima Tinggi TNI Angkatan Laut Lumba-lumba di Jakarta, Rabu (25/9/2019) malam.

"Dari dulu sampai sekarang selalu ada pihak yang ingin mengadu domba aparat keamanan antara TNI dan Polri, itu tidak benar," ujar Wiranto dalam konferensi persnya di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Wiranto berdalih, aparat TNI dan Polri memiliki satu sumpah, yakni harus membela negara bersama-sama.

Maka dari itu, dia menilai bahwa ada kelompok yang seakan-akan ingin menciptakan konflik supaya TNI dan Polri dipandang tidak kompak.

"Apabila ada pihak-pihak yang melemparkan hoaks, provokasi, bahwa seakan-akan ada benturan, seakan-akan tidak kompak," ujar Wiranto

"Ini memang diusahakan seperti itu, tapi kenyataanya tidak. Tapi selalu ada pihak-pihak tertentu yang ingin memisahkan TNI-Polri," kata mantan Panglima ABRI itu.

Baca juga: Panglima TNI: Marinir Bantu Polisi Halau Demonstran di Wisma Pati TNI AL Lumba-lumba

Seperti diberitakan sebelumnya, peristiwa di Wisma Pati TNI AL Lumba-lumba berawal saat anggota Brimob dan Satuan Shabara memukul mundur demonstran ke arah Cawang.

Dalam pengejaran, ada demonstran yang melarikan diri ke area Wisma Pati TNI AL Lumba-Lumba di sekitar Bendungan Hilir.

Maka dari itu, anggota Marinir melakukan prosedur pengamanan. Namun, ada pula oknum anggota Brimob yang memaksa masuk ke area wisma tersebut.

Bahkan, ada yang melempar gas air mata hingga ujaran-ujaran tertentu.

Setelah 20 menit, sekitar pukul 21.50 WIB, aparat Brimob bersama Shabara mundur ke arah Gedung DPR. Situasi pun kondusif.

Baca juga: Penjelasan Polri atas Insiden di Wisma Pati TNI AL Lumba-lumba

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com