Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat Paripurna Luar Biasa DPD RI Berlangsung Ricuh

Kompas.com - 18/09/2019, 17:11 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang Paripurna Luar Biasa ke-2 DPD RI Masa Sidang V Tahun 2018-2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2019) berlangsung ricuh.

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPD Akhmad Muqowam. Rapat itu juga dihadiri oleh Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang.

Pantuan Kompas.com, kericuhan terjadi saat Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD RI, Mervin Sadipun Komber membacakan laporan terkait Tata Tertib DPD RI untuk periode mendatang.

Sejumlah anggota DPD melakukan interupsi. Namun, pimpinan rapat tak menanggapi interupsi beberapa anggota dan meminta Ketua BK DPD melanjutkan pembacaan laporannya.

Baca juga: Anggota Terpilih Ingin Kewenangan DPD Diperluas

Akibatnya, interupsi anggota DPD lainnya semakin bertambah. Salah satunya anggota DPD dari Sulawesi Tengah, Nurmawati Dewi Bantilan yang maju ke depan meja pimpinan DPD RI untuk menyampaikan aspirasinya.

"Interupsi pimpinan, interupsi pimpinan. Ini tidak sesuai dengan tata tertib," kata Nurmawati.

Tak hanya itu, anggota DPD asal Nusa Tenggara Timur (NTT) Syafrudin Atasoge terlibat adu mulut dengan senator asal Sulawesi Utara Benny Ramdhani.

Keduanya berebut interupsi. Bahkan, Benny Ramdhani sampai melepaskan jasnya.

"Saya cukup sabar ya," kata Benny Ramdhani kepada Atasoge.

Baca juga: Melihat Rekam Jejak Fahira Idris yang Kembali Terpilih Jadi Anggota DPD RI...

Menurut Syafrudin Atasoge, apa yang disampaikan Ketua BK DPD RI Mervin Sadipun Komber bukan laporan.

"Belum mengakomodir," kata Atasoge.

Pimpinan rapat kemudian memberikan kesempatan kepada anggota DPD dari Riau Intsiawati Ayus untuk menyampaikan pandangannya.

Ayus mempertanyakan, pembacaan laporan Tata Tertib oleh ketua BK.

Ia merasa heran, apabila saat ini pembacaan laporan oleh Ketua BK untuk mengesahkan tata tertib, padahal sebelumnya tidak ada pembahasan terkait hal tatib.

"Kami ingin jelas, ini pembacaan laporan atau pengesahan tatib. Kalau mau disahkan, kapan dibahasnya?" kata Ayus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com