Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Pimpinan DPR RI Terima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Keuangan Semester I

Kompas.com - 18/09/2019, 15:50 WIB
Kurniasih Budi

Editor


KOMPAS.com - Pimpinan DPR RI menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2019 yang diserahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat rapat paripurna DPR RI, Selasa (17/9/2019).

Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara, membacakan laporan dan menyerahkan IHPS I kepada pimpinan DPR.

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, mengatakan laporan tersebut akan diteruskan ke komisi-komisi terkait.

Selanjutnya, kata dia, setiap komisi terkait akan mengkaji laporan tersebut saat rapat kerja atau rapat dengar pendapat.

“Sesuai mekanisme yang berlaku, IHPS 1 tahun 2019 ini akan kami teruskan kepada Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk dilakukan pendalaman, sebagaimana DPR menjalankan fungsi pengawasan terhadap mitra kerja terkait,” ujar Fahri sebagaimana siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (18/9/2019).

Dalam laporannya, Moermahadi menjelaskan, IHPS I tahun 2019 memuat 105 laporan hasil pemeriksaan keuangan yakni 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018 dan 85 Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) tahun 2018.

Selain itu, BPK menyerahkan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) tahun 2018 dan 18 Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN) tahun 2018.

Dari hasil pemeriksaan atas LKKL dan LKBUN tahun 2018, 81 LKKL dan 1 LKBUN memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sementara itu, 4 LKKL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 1 LKKL mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Selain itu, BPK telah memeriksa seluruh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebanyak 542 laporan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK untuk 34 provinsi, kata Moermahadi, 32 provinsi memperoleh opini WTP dan 2 provinsi memperoleh WDP.

Sementara itu, ia melanjutkan, hasil pemeriksaan BPK untuk 415 pemerintahan kabupaten menyatakan 327 memperoleh WTP, 76 memperoleh WDP, dan 12 memperoleh opini TMP.

Selain itu, hasil pemeriksaan BPK untuk 93 pemerintah kota, ujar Moermahadi, sebanyak 84 memperoleh WTP, 8 memperoleh WDP dan 1 mendapatkan opini TMP.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com