Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KLHK Belum Ada Rencana Evakuasi Satwa yang Terdampak Asap Karhutla

Kompas.com - 16/09/2019, 16:58 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menegaskan belum ada rencana evakuasi terhadap satwa yang terancam kelangsungan hidupnya akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kepala Biro Humas KLHK Djati Wijaksono menyatakan, hingga saat ini pihaknya belum melakukan upaya evakuasi satwa karena dampak karhutla belum signifikan terhadap kelangsungan hidup satwa.

"Belum ada rencana evakuasi. Kita punya dokter hewan di masing-masing lokasi karhutla untuk memastikan apakah dampak karhutla sudah berbahaya atau tidak," kata Djati saat ditemui di Gedung KLHK, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Baca juga: Soal Ibu Kota Baru, KLHK Akan Fokus Pemulihan Lingkungan

 

Djati menyebutkan, pihaknya sudah mendapatkan informasi dari Borneo Orangutan Survival (BOS) di Balikpapan, Kalimantan Timur, bahwa tidak ada titik api maupun karhutla di dekat wilayah konservasi.

Namun demikian, lanjutnya, bau asap karhutla sudah tercium di sekitar wilayah BOS.

"Tidak ada kebakaran di wilayah BOS. Tapi memang ada tercium asap karhutla yang sudah sampai ke wilayah tersebut," sambungnya.

Baca juga: KLHK Segel 19 Konsesi Lahan di Kalbar, Ini Sebabnya...

Sebelumnya, karhutla yang terjadi di sebagian wilayah Sumatera dan Kalimantan kembali menjadi perhatian.

Pemberitaan Kompas.com, 15 September 2019 menyebutkan, kabut asap dari karhutla menyebabkan setidaknya 20.000 warga Kalimantan Selatan terkena Infeksi Saluran dan Pernapasan Atas (ISPA).

Tak hanya aktivitas manusia yang terganggu, karhutla juga berdampak pada kelangsungan hidup hewan, termasuk satwa yang terancam punah seperti orangutan.

Bahkan, api kebakaran menjalar hingga ke pusat rehabilitasi orangutan.

Baca juga: Tanpa Pembuktian, KLHK Sidik 3 Perusahaan Sawit Terkait Karhutla

Manager Anti Kejahatan Satwa Liar Centre for Orangutan Protection (COP) Daniek Hendarto mengatakan, COP saat ini tengah fokus menangani api yang mulai memasuki wilayah rehabilitasi.

"Karena pusat rehabilitasi orangutan kami juga terdampak api di mana api sudah mulai masuk di hutan yang menjadi area pusat rehabilitasi kami," kata Daniek saat dihubungi Kompas.com, Senin (16/9/2019).

Dia menambahkan, wilayah pusat rehabilitasi yang dikelola oleh COP, yakni COP Borneo, berada di wilayah Berau, Kalimantan Timur.

Saat ini, lokasi rehabilitasi COP Borneo menampung 17 orangutan.

Kompas TV Pihak pengelola kebun binatang memastikan akan memperketat pengawasan terhadap satwa dan para pengunjung.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com