Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Ibu Kota Baru, KLHK Akan Fokus Pemulihan Lingkungan

Kompas.com - 16/09/2019, 16:41 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan fokus pada pemulihan kerusakan lingkungan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di kawasan Ibu Kota Negara Indonesia baru di Kalimantan Timur, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Pelaksana tugas Inspektur Jenderal Kementerian KLHK Laksmi Wijayanti menyatakan, pemindahan ibu kota memberikan momentum percepatan pemulihan kerusakan lingkungan dan penataan kembali di dua lokasi tersebut.

"Ini jadi momentum percepatan pemulihan lingkungan dan penataan kembali di lokasi itu. KLHS akan fokus pada pemulihan kerusakan lingkungan," ujar Laksmi dalam konferensi pers di Gedung KLHK, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Baca juga: DPR Bentuk Pansus Pengkajian Pemindahan Ibu Kota

 

Laksmi menyebutkan, isu yang telah teridentifikasi di Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegera di antaranya adalah kerusakan lingkungan akibat penambangan, penuruan kualitas hutan, ancaman terhadap satwa liar, gangguan pada tata air, dan risiko pencemaran.

Untuk itu, lanjutnya, KLHS akan lebih memfokuskan pada langkah-langkah perlindungan dan pemulihan, terutama proteksi habitat satwa liar, ekosistem hutan dan mangrove, ekosistem pesisir dan perairan, serta langkah-langkah pemulihan kerusakan lingkungan dan pencemaran yang terjadi di dua lokasi ibu kota negara tersebut.

Baca juga: Kabut Asap Makin Parah, 23 Penerbangan di Ibu Kota Baru Dibatalkan

"Langkah yang akan dilakukan KLHK di antaranya mengumpulkan data dan informasi tentang ekosistem mangrove, sebaran habitat, ruang hidup, dan ruang gerak satwa liar," sambungnya.

Ia pun menargetkan kementeriannya dapat menyelesaikan KLHS dalam jangka waktu dua bulan ke depan.

Kalimantan Timur, kata Laksmi, memiliki ekosistem unik dan karena itulah harus memastikan tindakan tetap menjaga ekosistem berkesinambungan.

Kompas TV Senin (16/9/2019) pagi nasib calon penumpang di Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto, Kota Samarinda, Kalimantan Timur masih terkatung-katung. Belum ada kepastian akan jadwal keberangkatan pesawat. Beberapa penumpang akhirnya memilih untuk bertolak ke Bandara Sepinggan, Balikpapan melalui jalur darat dan berharap bisa melanjutkan perjalan. Pagi ini pihak bandara masih menunda keberangkatan ke ibu kota Jakarta. Sejak akhir pekan kemarin kabut asap membuat jarak pandang terbatas sehingga penerbangan di-batalkan. Tidak hanya di Samarinda kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan membuat aktivitas penerbangan di beberapa daerah lumpuh hari Minggu (15/9/2019). Selain Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto operasional penerbangan pun lumpuh di Bandara Kalimarau Berau, Bandara Juwata Tarakan dan Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru. Sedikitnya 99 penerbangan dibatalkan dan puluhan lainnya dialihkan serta terlambat dari jadwal. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta mengingatkan operator bandara dan maskapai untuk terus berkoordinasi. Tidak hanya di sebagian wilayah Kalimantan, pemerintah masih berupaya menghilangkan kabut asap di Provinsi Riau. Sebanyak 4 perusahaan asing di Kalimantan Barat bahkan disegel buntut dari kabut asap. Hingga Minggu (15/9/2019) sore badan nasional penanggulangan bencana mencatat titik api terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 954 titik. #KebakaranLahan #KebakaranHutan #Penerbangan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com