KLHK Segel 19 Konsesi Lahan di Kalbar, Ini Sebabnya...

Kompas.com - 08/09/2019, 11:47 WIB
Dari pantauan udara, karhutla di Kalsel terus meluas, sudah 5 heli water bombing dikerahkan untuk memadamkan api (5/9/2019). Humas BPBD KalselDari pantauan udara, karhutla di Kalsel terus meluas, sudah 5 heli water bombing dikerahkan untuk memadamkan api (5/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyebut, pihaknya telah menyegel 19 konsesi lahan di Provinsi Kalimantan Barat.

Penyegelan dilakukan lantaran diduga ada unsur kesengajaan pembakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut.

"Di Kalbar dilakukan law enforcement dan sudah 19 konsesi disegel," kata Siti melalui keterangan tertulis, Minggu (8/9/2019).

Baca juga: Akibat Asap Karhutla, Warga Kalsel Diimbau Kurangi Aktivitas di Luar Rumah

Siti mengatakan, 99 persen kebakaran hutan dan lahan di Indonesia memang disebabkan karena kesengajaan perbuatan manusia.

Tidak hanya di Kalbar, karhutla akibat pembakaran secara sengaja juga diduga terjadi di Kalimantan Tengah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih mendalami dugaan tersebut hingga saat ini.

"Di Kalteng sedang didalami kebakaran dengan sebab-sebab yang mencurigakan. Sedang ditelusuri indikasi pembakaran secara sengaja dengan mempelajari jaringan kerja 'kebakaran mencurigakan' tersebut," ujar Siti.

Baca juga: Jokowi Ingatkan Gubernur Kalbar soal Kabut Asap Kebakaran Lahan

Siti mengaku, pihaknya terus berupaya melakukan pemadaman karhutla di seluruh titik.

Dari upaya tersebut, terjadi penurunan titik panas atau hotspot per 8 September hari ini. Hotspot berkurang hingga sepertiga dari kondisi hotspot per tanggal 4 dan 5 September lalu.

Dipastikan, tidak ada lagi asap akibat karhutla yang melintas hingga ke negara tetangga.

Menurut Siti, pihaknya bersama masyarakat dan pelaku usaha bakal terus melakukan pemadaman karhutla di berbagai titik, yakni di Jambi, Riau dan Sumatra Selatan.

Baca juga: Sekelompok Gajah Keluar dari Habitatnya akibat Karhutla

Pemadaman terpadu ini, kata dia, bagian dari sistem pengendalian yang telah disusun pemerintah setelah karhutla tahun 2015.

"Untuk pihak-pihak yang masih saja sengaja melakukan pembakaran, tidak akan kami biarkan. Bagi penjahat karhutla, kami akan terus kejar dan tindak tegas," tandas Siti.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X