Salin Artikel

KLHK Belum Ada Rencana Evakuasi Satwa yang Terdampak Asap Karhutla

Kepala Biro Humas KLHK Djati Wijaksono menyatakan, hingga saat ini pihaknya belum melakukan upaya evakuasi satwa karena dampak karhutla belum signifikan terhadap kelangsungan hidup satwa.

"Belum ada rencana evakuasi. Kita punya dokter hewan di masing-masing lokasi karhutla untuk memastikan apakah dampak karhutla sudah berbahaya atau tidak," kata Djati saat ditemui di Gedung KLHK, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Djati menyebutkan, pihaknya sudah mendapatkan informasi dari Borneo Orangutan Survival (BOS) di Balikpapan, Kalimantan Timur, bahwa tidak ada titik api maupun karhutla di dekat wilayah konservasi.

Namun demikian, lanjutnya, bau asap karhutla sudah tercium di sekitar wilayah BOS.

"Tidak ada kebakaran di wilayah BOS. Tapi memang ada tercium asap karhutla yang sudah sampai ke wilayah tersebut," sambungnya.

Sebelumnya, karhutla yang terjadi di sebagian wilayah Sumatera dan Kalimantan kembali menjadi perhatian.

Pemberitaan Kompas.com, 15 September 2019 menyebutkan, kabut asap dari karhutla menyebabkan setidaknya 20.000 warga Kalimantan Selatan terkena Infeksi Saluran dan Pernapasan Atas (ISPA).

Tak hanya aktivitas manusia yang terganggu, karhutla juga berdampak pada kelangsungan hidup hewan, termasuk satwa yang terancam punah seperti orangutan.

Bahkan, api kebakaran menjalar hingga ke pusat rehabilitasi orangutan.

Manager Anti Kejahatan Satwa Liar Centre for Orangutan Protection (COP) Daniek Hendarto mengatakan, COP saat ini tengah fokus menangani api yang mulai memasuki wilayah rehabilitasi.

"Karena pusat rehabilitasi orangutan kami juga terdampak api di mana api sudah mulai masuk di hutan yang menjadi area pusat rehabilitasi kami," kata Daniek saat dihubungi Kompas.com, Senin (16/9/2019).

Dia menambahkan, wilayah pusat rehabilitasi yang dikelola oleh COP, yakni COP Borneo, berada di wilayah Berau, Kalimantan Timur.

Saat ini, lokasi rehabilitasi COP Borneo menampung 17 orangutan.

https://nasional.kompas.com/read/2019/09/16/16585191/klhk-belum-ada-rencana-evakuasi-satwa-yang-terdampak-asap-karhutla

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke