Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Dulu Kampanye Pakai Pengerahan Massa, Sekarang Pakai Pasukan Cyber

Kompas.com - 11/09/2019, 17:39 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan saat ini terjadi perubahan mendasar dalam kampanye pemilu. Hal itu terjadi seiring dengan perkembangan teknologi informasi.

Karenanya, saat ini kampanye tak lagi menggunakan pengerahan massa besar-besaran. Saat ini kampanye bisa dilakukan lewat akun-akun buzzer di media sosial.

"Dahulu kalau pemilu pasti yang pertama kita angkat dalam tim ialah ketua pengerahan massa supaya (massa) hadir di kampanye. Sekarang hal itu tidak penting lagi. Yang paling penting lagi diangkat ialah pasukan cyber yang dapat membully atau membalas bully," ujar Kalla dalam acara pengukuhan gelar Guru Besar untuk Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Baca juga: Satu Orang Jadi Tersangka Buzzer Konten Hoaks Insiden di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya

Kalla mengatakan, tren tersebut berakibat pula pada perubahan pola kejahatan.

Dengan berkembangnya teknologi informasi, maka kejahatan siber juga meningkat.

Karena itu, Kalla mengatakan, hinaan dan adu domba banyak bermunculan melalui media sosial.

Ia pun meminta polisi meningkatkan penguasaan teknologi untuk bisa memproses kasus-kasus perisakan digital (cyber bullying).

Baca juga: Polisi Identifikasi 3 Akun Diduga Pembuat Hoaks soal Papua dan Puluhan Buzzer

Selain itu, Kalla meminta masyarakat menjaga etika ketika berkampanye dan menjalankan aktivitas politik melalui media sosial.

Ia menyadari siapapun bisa mengakses media sosial, namun harus tetap menjaga etika berkomunikasi agar tak berujung pada pemidanaan.

"Kita harapkan bahwa cyber ini tidak menurunkan etika kita. Dan kepolisian tentu juga harus lebih menguasai cyber ini daripada para kriminal," lanjut Kalla.

Kompas TV Juru bicara badan pemenangan nasional Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, membantah tuduhan politisi partai Demokrat, Andi Arief yang menyatakan adanya serangan buzzer pendukung paslon 02 yang melancarkan berbagai fitnah pada partai Demokrat dan keluarga ketua umum partai Demokrat SBY.<br /> <br /> Andre membantah bahwa ada gerakan di media sosial yang menyerang keluarga Sby dan juga partai Demokrat seperti yang dituliskan Andi Arief melalui akun twitternya.<br /> <br /> Menurut Andre, BPN tidak pernah menyewa buzzer untuk menyerang SBY maupun partai Demokrat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com