Kalla: Pak Yasonna Lengkap, Pernah di Legislatif dan Eksekutif, Sebentar Lagi Jadi Hakim

Kompas TV Berikut rangkuman berita pilihan KompasTV dalam TOP 3 NEWS: 1. Polisi kembali menangkap tersangka baru dalam kasus kerusuhan di Papua.<br /> Tersangka yang ditangkap adalah dalang dalam kerusuhan ini.<br /> Tersangka baru yang ditangkap polisi berinisial FBK.<br /> Polri mengungkap peran FBK adalah sebagai dalang atau aktor intelektual di lapangan.<br /> FBK diduga menggerakkan massa hingga terjadinya kerusuhan di Jayapura dan beberapa titik lain di Papua.<br /> Sementara itu, dua diantaranya diduga menghina bendera merah putih dan lagu kebangsaan Indonesia serta melakukan penghasutan kepada massa. Polisi juga terus memburu tersangka provokasi kerusuhan asrama mahasiswa papua di Surabaya, Veronica Koman.<br /> Polisi menyebut telah mengetahui lokasi keberadaan Veronica.<br /> Tak hanya mengetahui lokasi Veronica Koman, polri juga tengah berkoordinasi dengan interpol untuk memburu Veronica.<br /> Polisi juga terus memantau provokasi di media sosial terkait kerusuhan Papua. 2. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, hari ini bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Menurut Yasonna, presiden akan mempelajari terlebih dahulu draf revisi undang-undang KPK yang menjadi inisiatif DPR.<br /> Dalam kunjungan kerja di Boyolali, Jawa Tengah, Jumat lalu, Presiden Jokowi menegaskan KPK sudah bekerja baik memberantas korupsi. Presiden berharap DPR mempunyai semangat yang sama untuk memperkuat KPK. Komisi III DPR hari ini memulai rangkaian uji kelayakan dan kepatutan calon pimpiman KPK periode 2019 -2023. Kesepuluh calon pimpinan KPK hadir di Komisi III DPR setelah 10 nama diserahkan presiden ke DPR berdasarkan hasil seleksi pansel KPK.<br /> Salah satu tahapan yang harus dijalani 10 capim KPK saat uji kelayakan dan kepatutan di DPR adalah pembuatan makalah.<br /> Para capim KPK yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan datang dari sejumlah latar belakang. Di antaranya komisioner KPK, perwira Polri, hakim, hingga PNS. Masing-masing calon pimpinan akan membuat makalah.<br /> Ada 14 topik makalah yang akan dibuat capim KPK dan masing-masing akan membuat makalah berdasarkan topik yang dipilih dengan cara diundi.<br /> Sejumlah topik makalah yang harus dibuat antara lain soal pemberantasan korupsi hingga penguatan sinergi KPK dengan penegak hukum lain. 3. Persatuan Bulu Tangkis Djarum mengundurkan diri dan tidak akan menggelar audisi umum bulu tangkis pada tahun depan. Penghentian audisi ini diambil, karena tidak ada titik temu antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan PB Djarum terkait tudingan eksploitasi anak.<br /> Keputusan PB Djarum menghentikan audisi umum bulu tangkis pada tahun 2020, diklaim sudah melalui proses panjang. Ini dilakukan melalui upaya dialog bersama KPAI sejak 2018, terkait anggapan eksploitasi anak pada audisi umum bulutangkis. Namun, persoalan ini belum menemukan titik temu.<br /> Begitu pula dalam pertemuan yang digagas Kemenpora pada 4 September lalu.<br /> Meski audisi umum bulu tangkis di 8 kota akan dihentikan mulai tahun 2020, PB Djarum akan tetap membina atletnya. Perwakilan Kementerian Pemuda dan Olahraga, hari ini mengikuti audiensi dengan sejumlah pihak di Purwokerto, Jawa Tengah, untuk membahas polemik penghentian audisi umum bulu tangkis PB Djarum. Kemenpora menyatakan mendukung audisi umum bulu tangkis yang diadakan oleh PB Djarum. Ini mengingat bulu tangkis sebagai olahraga unggulan yang kerap mengharumkan nama Indonesia di dunia.