Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat dengan Komisi III, IPW Sebut KPK Bersikap "Semau Gue"

Kompas.com - 10/09/2019, 18:46 WIB
Kristian Erdianto,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai, saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menjalankan fungsi koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya.

Akibatnya, sebagian besar kasus yang ditangani KPK dinilai tidak signifikan dan tidak menjangkau kasus-kasus besar. 

Hal itu ia katakan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III dengan masyarakat sipil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

"KPK saat ini penuh kebobrokan dan bersikap semau gue," ujar Neta.

Baca juga: KPK Ajak Semua Pihak Kawal Kasus Mafia Migas

Menurut Neta, sebagai lembaga penegak hukum, KPK seharusnya berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya, yakni kepolisian dan kejaksaan.

Namun, hal itu justru tidak terjadi. Bahkan, kata Neta, upaya dan konsep pemberantasan korupsi tidak dikoordinasikan dengan baik.

Neta mengatakan, hal itu terjadi karena tidak adanya dewan pengawas di internal KPK.

Oleh sebab itu, Neta juga menyatakan mendukung rencana pembentukan dewan pengawas melalui revisi UU KPK.

"IPW melihat tidak adanya dewan pengawas ini sehingga orang KPK bersikap semau gue, tidak terkoordinasi," kata Neta.

Rapat dengar pendapat tersebut digelar Komisi III untuk menerima masukan dari organisasi masyarakat sipil terkait proses seleksi calon pimpinan KPK.

Selain IPW, ada Presidium Perkumpulan Organisasi Kepemudaan Nasional dan Presidium Relawan Indonesia Bersatu yang dimintai masukan. 

Baca juga: Jika Setujui Revisi UU KPK, Jokowi Akan Kehilangan Kepercayaan Rakyat

Pada Senin (9/9/2019), Komisi III menerima surat permohonan audiensi dari IPW.

Kemudian Selasa (10/9/2019), satu jam sebelum rapat dengar pendapat, Komisi III menerima surat permohonan audiensi dari Presidium Perkumpulan Organisasi Kepemudaan Nasional dan Presidium Relawan Indonesia Bersatu.

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Herman Hery, didampingi Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin dan Wakil Ketua Komisi III Erma Ranik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com