Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkumham Sayangkan Bendera Bintang Kejora Berkibar di Seberang Istana

Kompas.com - 30/08/2019, 16:53 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyesalkan terjadinya pengibaran bendera bintang kejora oleh demonstran di seberang Istana Presiden Jakarta, beberapa waktu lalu.

"Soal pengibaran (bintang kejora) itu, kami sangat sesalkan karena Papua dan Papua Barat adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kita sebangsa dan setanah air," kata Yasonna di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Yasonna mengimbau demonstran menyudahi aksinya dan sama-sama menahan diri.

Sebab, pemerintah telah memberikan perhatian penuh kepada masyarakat Papua untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di sana. Terutama pengusutan perkara rasisme yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur.

Baca juga: Ketua MPR: Baru Kali Ini Pengibaran Bendera Bintang Kejora Tak Ditindak Serius

Yasonna menambahkan, pemerintah selalu mengedepankan dialog untuk menghentikan kerusuhan yang masih berlangsung di Papua dan Papua Barat. Ia meminta masyarakat di sana bisa berdialog dengan pemerintah untuk menyelesaikan masalah itu.

Ia pun meyakini ada pihak yang menunggangi kerusuhan di Papua dan Papua Barat sehingga tak kunjung mereda.

Yasonna meyakini kerusuhan bakal segera mereda usai para tokoh masyarakat setempat berdialog dengan perwakilan pemerintah.

"Kami serahkan kepada Pak Menko (Bidang Polhukam) serta jajaran yang ditugaskan untuk itu. Tentunya upaya-upaya dialog ini akan terus kami lakukan," ujar Yasonna.

"Karena tentu ada pihak-pihak yang mencoba memancing di air keruh dari peristiwa ini. Saya percaya intelijen kita akan dapat mengumpulkan informasi apakah ada orang-orang atau kelompok-kelompok, apakah dari luar atau dalam yang bermain dalam soal ini," lanjut dia.

Diberitakan, bendera bintang kejora dikibarkan mahasiswa Papua yang menggelar aksi demonstrasi di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019).

Pantauan Kompas.com di lokasi, sebagian besar massa nampak membuka bajunya serta menari-nari sambil mengibarkan bendera bintang kejora.

Selain itu, tampak massa yang sebagian besar lelaki itu melukis wajah mereka dengan gambar bendera bintang kejora. Mereka terlihat bersemangat mendengar orasi sambil beryanyi-nyanyi.

Baca juga: Kapolri Instruksikan Kapolda Metro Jaya Tindak Pengibar Bendera Bintang Kejora

Koordinator aksi, Ambrosius mengatakan, dalam aksinya, massa mengutuk keras kericuhan yang terjadi pada mahasiswa Papua di Surabaya beberapa waktu lalu. Mereka juga menuntut agar rasialisme terhadap rakyar Papua dihentikan.

"Kami tegaskan, menghapuskan rasisme dan represi terhadap orang Papua hingga mereka bisa mengerti makna kebahagiaan hidup apabila rakyat Papua mendapatkan haknya untuk menentukan nasib sendiri," ujar Ambrosius di lokasi.

Selain itu, massa menuntut pemerintah membuka kembali akses internet di Papua. Mereka juga menuntut agar pegawai Pemprov Papua dan Papua Barat melepas baju dinasnya.

"Pemblokiran itu artinya negara tidak mampu menyelesaikan persoalan papua, bukan hanya kali ini tapi dari 1961 sampai 2019. Jadi sengaja selalu mengnonaktifkan internet, itu negara melanggar hak asasi manusia untuk menyampaikan pendapat dan mendapatkan informasi yang selayaknya, negara sengaja menutupi permasalahan papua," ujar Ambrosius. 

 

Kompas TV Menko Polhukam, Panglima TNI dan Kapolri tiba di Sorong, Papua Barat. Mereka berdialog bersama tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan kepala suku. Di hadapan tokoh-tokoh Papua, Wiranto mengatakan tidak ada istilah anak tiri untuk Papua dan Papua Barat. Justru Papua dan Papua Barat menjadi anak emas dengan berbagai pembangunan yang ada. Di hadapan Menko Polhukam Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Kapolda Papua Barat Brigjen Herry Rudolf Nahak memastikan situasi di Papua Barat sudah kondusif. Menurut Kapolda salah satu titik ricuh berada di kabupaten Fakfak, Papua Barat yang dipicu oleh pengibaran bendera bintang kejora. Aksi ini menyulut emosi barisan pro NKRI sehingga berujung bentrok kedua kelompok. #MenkoPolhukam #Rasisme #OknumAparat
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com