"Soal pengibaran (bintang kejora) itu, kami sangat sesalkan karena Papua dan Papua Barat adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kita sebangsa dan setanah air," kata Yasonna di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (30/8/2019).
Yasonna mengimbau demonstran menyudahi aksinya dan sama-sama menahan diri.
Sebab, pemerintah telah memberikan perhatian penuh kepada masyarakat Papua untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di sana. Terutama pengusutan perkara rasisme yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur.
Yasonna menambahkan, pemerintah selalu mengedepankan dialog untuk menghentikan kerusuhan yang masih berlangsung di Papua dan Papua Barat. Ia meminta masyarakat di sana bisa berdialog dengan pemerintah untuk menyelesaikan masalah itu.
Ia pun meyakini ada pihak yang menunggangi kerusuhan di Papua dan Papua Barat sehingga tak kunjung mereda.
Yasonna meyakini kerusuhan bakal segera mereda usai para tokoh masyarakat setempat berdialog dengan perwakilan pemerintah.
"Kami serahkan kepada Pak Menko (Bidang Polhukam) serta jajaran yang ditugaskan untuk itu. Tentunya upaya-upaya dialog ini akan terus kami lakukan," ujar Yasonna.
"Karena tentu ada pihak-pihak yang mencoba memancing di air keruh dari peristiwa ini. Saya percaya intelijen kita akan dapat mengumpulkan informasi apakah ada orang-orang atau kelompok-kelompok, apakah dari luar atau dalam yang bermain dalam soal ini," lanjut dia.
Diberitakan, bendera bintang kejora dikibarkan mahasiswa Papua yang menggelar aksi demonstrasi di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019).
Pantauan Kompas.com di lokasi, sebagian besar massa nampak membuka bajunya serta menari-nari sambil mengibarkan bendera bintang kejora.
Selain itu, tampak massa yang sebagian besar lelaki itu melukis wajah mereka dengan gambar bendera bintang kejora. Mereka terlihat bersemangat mendengar orasi sambil beryanyi-nyanyi.
Koordinator aksi, Ambrosius mengatakan, dalam aksinya, massa mengutuk keras kericuhan yang terjadi pada mahasiswa Papua di Surabaya beberapa waktu lalu. Mereka juga menuntut agar rasialisme terhadap rakyar Papua dihentikan.
"Kami tegaskan, menghapuskan rasisme dan represi terhadap orang Papua hingga mereka bisa mengerti makna kebahagiaan hidup apabila rakyat Papua mendapatkan haknya untuk menentukan nasib sendiri," ujar Ambrosius di lokasi.
Selain itu, massa menuntut pemerintah membuka kembali akses internet di Papua. Mereka juga menuntut agar pegawai Pemprov Papua dan Papua Barat melepas baju dinasnya.
"Pemblokiran itu artinya negara tidak mampu menyelesaikan persoalan papua, bukan hanya kali ini tapi dari 1961 sampai 2019. Jadi sengaja selalu mengnonaktifkan internet, itu negara melanggar hak asasi manusia untuk menyampaikan pendapat dan mendapatkan informasi yang selayaknya, negara sengaja menutupi permasalahan papua," ujar Ambrosius.
https://nasional.kompas.com/read/2019/08/30/16534131/menkumham-sayangkan-bendera-bintang-kejora-berkibar-di-seberang-istana