Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ibu Kota Baru di Kaltim Belum Punya Nama

Kompas.com - 26/08/2019, 14:24 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah sudah menetapkan sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartangera, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai ibu kota baru Indonesia.

Meski demikian, pemerintah belum memberikan nama bagi ibu kota baru pengganti DKI Jakarta tersebut.

"Ya belum ada nama lah. Kamu (wartawan) nanyanya jauh amat," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Snin (26/8/2019).

Baca juga: Pemerintah Segera Siapkan RUU Pemindahan Ibu Kota Baru

Saat ini, pemerintah sedang fokus dalam menyiapkan rancangan undang-undang sebagai payung hukum pemindahan ibu kota negara tersebut.

Presiden Jokowi telah menyurati Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengenai keputusan tersebut.

Presiden juga telah melampirkan hasil kajian mengenai calon ibu kota baru

 

Bambang menambahkan mengatakan, pada tahun 2020 fase persiapan dimulai.

Baca juga: Jokowi: Ibu Kota Baru di Sebagian Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kaltim

Pada fase tersebut, ujar dia, selain mematangkan undang-undangnya, pemerintah juga mempersiapkan masterplan dan desain.

"Dan juga kemudian kita siapkan, apakah lahan siap," kata Bambang. 

 

Kompas TV Teka-teki di mana Ibu Kota Indonesia yang baru telah terjawab. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengumumkan ibu kota baru Indonesia akan dipindahkan ke Kalimantan Timur dari Jakarta yang berada di Pulau Jawa. Hadir mendampingi presiden dan wakil presiden, menteri kabinet kerja dan Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor. Terpilihnya Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru Indonesia untuk mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan, bisnis, keuangan, perdagangan dan jasa. Beban kepadatan Pulau Jawa juga menjadi pertimbangan dalam pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan. Total kebutuhan dana kurang lebih Rp 466 triliun, nantinya 19% akan berasal dari APBN dan sisanya akan berasal dari KBBU serta investasi langsung swasta dan bumn. Pemerintah telah mengkaji selama 3 tahun, lokasi yang paling ideal adalah sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Berikut adalah keterangan lengkap dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. #IbuKotaBaru #KalimantanTimur #PresidenJokoWidodo
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com