Pansel Capim KPK Diminta Lebih Peka terhadap Masukan Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Kawal Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Panitia Seleksi Capim KPK periode 2019-2023 untuk lebih peka dan responsif dengan masukan masyarakat sipil.

Hal itu disampaikan anggota koalisi sekaligus Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana dalam konferensi pers di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Minggu (25/8/2019).

"Kami Koalisi Kawal Capim KPK menuntut Pansel Pimpinan KPK agar lebih peka dan responsif terhadap masukan masyarakat," kata Kurnia.

Baca juga: Ada Capim KPK yang Diduga Terima Gratifikasi tetapi Lolos, Ini Kata Pansel

Ia menilai Pansel selama ini terkesan tutup telinga dan tak peduli dengan masukan atau kritikan dari masyarakat sipil.

Hal itu dinilainya terbukti dengan hasil pengumuman 20 nama capim KPK yang lolos tes "profile assessment" pada Jumat kemarin.

"Ini sudah mengerucut ke 20 nama kalau ditanya apakah Koalisi Kawal Calon Pimpinan KPK sepakat dengan 20 nama itu justru kita bertolak belakang. Dan kita menganggap masa depan KPK terancam dengan kinerja Pansel selama ini ketika kita membaca 20 nama yang beredar di masyarakat kini," ujarnya.

Kurnia mengungkapkan, dari 20 calon yang lolos itu masih ada nama-nama yang diduga bermasalah. Misalnya, ada calon yang diduga melanggar kode etik saat bertugas di lembaga sebelumnya dan figur yang diduga mengintimidasi pegawai KPK.

Baca juga: Saut Situmorang Sebut Pansel Capim KPK Sebelumnya Lebih Detail

"Yang harusnya Pansel bisa tangkap hal itu dan langsung pertanyakan kepada yang bersangkutan. Kemudian pernyataan KPK mengungkap ada figur yang diduga menerima gratifikasi tapi tidak dilaporkan dan dari situ apakah kita bisa memercayakan figur-figur ini untuk nantinya kelak akan memimpin lembaga antikorupsi?" kata dia.

Dengan demikian, ia berharap proses seleksi capim KPK bisa lebih ketat lagi. Khususnya dalam proses wawancara dan uji publik mendatang.

"Kita mengimbau sebenarnya agar nantinya ketika uji publik dan wawancara itu tidak diberikan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh tim ahli atau tim Pansel adalah pertanyaan yang terkesan normatif," ungkapnya.