Saut Situmorang Sebut Pansel Capim KPK Sebelumnya Lebih Detail

Kompas.com - 24/08/2019, 15:50 WIB
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memberikan tanggapan soal putusan Mahkamah Agung yang membebaskan terdakwa kasus korupsi Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Syafruddin Arsyad Temenggung di gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2019). KPK menyatakan akan melakukan upaya hukum biasa maupun luar biasa serta akan terus mengusut dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp4,58 triliun dalam perkara BLBI. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayWakil Ketua KPK Saut Situmorang memberikan tanggapan soal putusan Mahkamah Agung yang membebaskan terdakwa kasus korupsi Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Syafruddin Arsyad Temenggung di gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2019). KPK menyatakan akan melakukan upaya hukum biasa maupun luar biasa serta akan terus mengusut dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp4,58 triliun dalam perkara BLBI. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menilai, kinerja panitia seleksi calon pimpinan KPK saat dirinya mendaftarkan diri untuk masa bakti 2015-2019, lebih detail terkait penilaian integritas calon.

"Waktu zaman periode kemarin itu (2015-2019), panselnya lebih detail. Ada surat (dugaan capim yang bermasalah) saja langsung coret. Mereka enggak mau ambil risiko," ujar Saut saat ditemui di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (24/8/2019).

Saut berpendapat, Pansel capim KPK yang menjaring pimpinan periode 2019-2023 saat ini memiliki metode atau cara yang berbeda dibandingkan cara kinerja pansel sebelumnya.

"Ini kan gaya tiap pansel berbeda. Saya enggak tahu tidak terlalu ketat atau tidak, mereka (pansel) punya metode berbeda kan," lanjut dia.

Baca juga: Ini 4 Anggota Polri dan 3 Jaksa yang Lolos Profile Assessment Capim KPK

Apabila memang ada capim yang diduga bermasalah, lanjut Saut, dirinya mempersilahkan pansel untuk menentukan keputusan.

Apalagi publik dan delapan lembaga yang bekerja sama dalam menelusuri rekam jejak capim juga sudah memberikan seluruh hasil penelusurannya.

Adapun, jika pansel tidak menindaklanjuti hasil penelusuran rekam jejak yang disampaikan KPK, tutur dia, maka masa depan pimpinan KPK 2019-2023 bukan tanggung jawab pimpinan komisi antirasuah saat ini.

"Kami sudah menyampaikan, itu kan tanggung jawab kami. Kemudian ditindaklanjuti atau tidak, ya bukan urusan saya lagi," ujar Saut.

Sebelumnya, sebanyak 20 nama telah diumumkan Pansel Capim KPK yang lolos uji penilaian profil (profil assessment). Mereka adalah separuh dari jumlah kandidat yang mengikuti ujian profile assessment sebanyak 40 orang.

Dari nama-nama yang lolos, empat orang merupakan perwira polisi, tiga jaksa, dan seorang pensiunan jaksa. Adapun komisioner KPK 2015-2019 yang lolos profile assessment hanya Alexander Marwata. Satu komisioner lain, yakni Laode M Syarif, tidak lolos.

Seorang pegawai KPK juga dinyatakan lolos. Sepuluh calon lain yang lolos berprofesi hakim (1 orang), advokat (1), pegawai negeri sipil (3), dosen (3), karyawan BUMN (1), dan penasihat menteri (1).

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi VIII Kecewa Arab Saudi Tangguhkan Visa Umroh Indonesia

Komisi VIII Kecewa Arab Saudi Tangguhkan Visa Umroh Indonesia

Nasional
Yasonna Rombak Jajaran Kemenkumham Termasuk Dirjen Pemasyarakatan

Yasonna Rombak Jajaran Kemenkumham Termasuk Dirjen Pemasyarakatan

Nasional
Pemerintah Berharap Arab Saudi Izinkan WNI yang Terlanjut Berangkat Umroh

Pemerintah Berharap Arab Saudi Izinkan WNI yang Terlanjut Berangkat Umroh

Nasional
KSBSI: Airlangga Hartarto Bikin Gaduh Serikat Buruh

KSBSI: Airlangga Hartarto Bikin Gaduh Serikat Buruh

Nasional
Menhub: Dua Pesawat yang Terlanjur Terbang ke Arab Saudi Diupayakan Tetap Diterima

Menhub: Dua Pesawat yang Terlanjur Terbang ke Arab Saudi Diupayakan Tetap Diterima

Nasional
Menhub: Tak Ada Lagi Penerbangan ke Arab Saudi Mulai Besok

Menhub: Tak Ada Lagi Penerbangan ke Arab Saudi Mulai Besok

Nasional
Kabareskrim: Pesan Pak Kapolri, Kita Netral dalam Pilkada 2020

Kabareskrim: Pesan Pak Kapolri, Kita Netral dalam Pilkada 2020

Nasional
KPK Bentuk Satgas Khusus untuk Tindak Lanjuti Laporan PPATK

KPK Bentuk Satgas Khusus untuk Tindak Lanjuti Laporan PPATK

Nasional
Jelang Pilkada 2020, Kabareskrim Perintahkan Bentuk Satgas Anti-Politik Uang

Jelang Pilkada 2020, Kabareskrim Perintahkan Bentuk Satgas Anti-Politik Uang

Nasional
Golkar Gelar Rapat Konsolidasi untuk Petakan Kader Potensial pada Pilkada 2020

Golkar Gelar Rapat Konsolidasi untuk Petakan Kader Potensial pada Pilkada 2020

Nasional
Arab Saudi Tangguhkan Kunjungan Umrah, Menag Minta Calon Jemaah Memahami

Arab Saudi Tangguhkan Kunjungan Umrah, Menag Minta Calon Jemaah Memahami

Nasional
Waketum Golkar Klaim Tak Bicara Mahar Politik pada Pilkada 2020

Waketum Golkar Klaim Tak Bicara Mahar Politik pada Pilkada 2020

Nasional
Desak Pansus Jiwasraya, Demokrat Ingatkan DPR Bukan Kantor Cabang Eksekutif

Desak Pansus Jiwasraya, Demokrat Ingatkan DPR Bukan Kantor Cabang Eksekutif

Nasional
Ini Usul Perludem soal Pelaksanaan Pemilu 2024 agar Tak jadi Beban Penyelenggara

Ini Usul Perludem soal Pelaksanaan Pemilu 2024 agar Tak jadi Beban Penyelenggara

Nasional
AJI Keberatan soal Surat Edaran MA Larang Wartawan Rekam Persidangan

AJI Keberatan soal Surat Edaran MA Larang Wartawan Rekam Persidangan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X