Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Yorrys, Kepemimpinan Airlangga Terjelek di Golkar

Kompas.com - 24/08/2019, 16:55 WIB
Ardito Ramadhan,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Golkar Yorrys Raweyai menilai, Airlangga Hartarto adalah ketua umum terburuk sepanjang ia berada di Partai Golkar.

"Pengalaman saya dalam organisasi dan hidup saya dalam berpolitik hanya di Partai Golkar, tak ada partai lain, bahwa kepemimpinan sekarang ini menurut saya terjelek daripada kepemimpinan partai sebelumnya," kata Yorrys saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019).

Baca juga: Dihadiri JK Saat Diusung Maju di Munas Golkar, Ini Kata Airlangga

Alasannya, Airlangga dinilai tidak pernah melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam organisasi partai berlambang pohon beringin itu. Baik AD/ART, tata tertib, maupun peraturan turunannya.

Yorrys menyebutkan salah satu yang disebutnya sebagai 'dosa' Airlangga, yaknin belum pernah sekalipun mengadakan rapat pleno partai. Padahal, sesuai aturan, rapat pleno semestinya dilaksanakan dua bulan sekali.

"Sekarang ini sudah bulan kedelapan, belum pernah ada pleno. Apalagi urgensinya mengevaluasi hasil pileg dan pilpres dan juga perolehan-perolehan caleg DPR RI, DPRD dan lain-lain. Itu kan harus diputuskan bersama-sama," ujar Yorrys.

Baca juga: Jelang Munas Golkar, Bambang Soesatyo Terima Dukungan DPD II di Maluku dan Riau

Tercatat, Yorrys bukan kali ini saja mengkritik kepemimpinan Airlangga.

Menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional Partai Golkar yang mengagendakan pemilihan ketua umum pada Desember 2019 mendatang, Yorrys seringkali melontarkan kritik.

Yorrys sendiri sebelumnya telah mengumumkan, dalam Munas Partai Golkar, ia akan mendukung Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Ketua DPR, Bambang Soesatyo sebagai ketua umum. 

 

Kompas TV Calon ketua umum partai Golkar, Bambang Soesatyo menyebut jika banyak pihak yang mendorong munas partai golkar digelar sebelum desember 2019.<br /> <br /> Bamsoet begitu bambang disapa, menjelaskan jika munas digelar pada Oktober 2019 bertujuan agar konsolidasi partai bisa berjalan dengan baik. Hal ini ia sampaikan usai bertemu presiden Jokowi di istana.<br /> <br /> Sedangkan wacana munas yang digelar bulan desember menurut Bamsoet hanyalah keinginan Airlangga semata. #Golkar #Munas #MunasGolkar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com