Wiranto Sebut Pemerintah Fokus Mengurangi dan Mencegah Karhutla

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk mengurangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan mencegahnya sepanjang musim kemarau yang diperkirakan puncaknya terjadi pada September 2019.

"Apakah kesiapan kita sudah memadai dalam menangani karhutla, nanti kita cari apa hambatannya lalu hal apa yang bisa menekan karhutla. Kita berkomitmen mengeliminasi titik api kebakaran hutan dan lahan yang mungkin terjadi," ujar Wiranto dalam rapat koordinasi khusus tingkat menteri di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2019).

Baca juga: Puncak Kemarau September, Wiranto Ajak Menteri Terkait Serius Tangani Karhutla

Hadir dalam rapat tersebut yakni Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.

Wiranto menambahkan, pemerintah dan lembaga terkait kini fokus dalam upaya pencegahan dan mengurangi titik api karhutla. Menurutnya, pencegahan dan pengendalian menjadi langkah menekan karhutla sepanjang musim kemarau hingga September 2019.

KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTO Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto dalam rapat koordinasi khusus tingkat menteri terkait karhutla di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2019).

Selain itu, lanjut Wiranto, pihaknya juga fokus dalam menangani karhutla dengan membina masyarakat supaya tidak abai dalam karhutla.

Pasalnya, kata Wiranto, karhutla yang terjadi di Indonesia sejauh ini 99 persen akibat ulah dari manusia, sedangkan 1 persennya diakibatkan karena alam.

"Saya juga mendapat laporan bahwa karhutla ini 99 persen karena ulah manusia, 1 persen karena alam. Oleh karena itu, tentu kita fokus juga ke pembinaan masyarakatnya," imbuhnya.

Baca juga: Enam Petugas BPBD Kalsel Terjebak Api Karhutla, Proses Evakuasi Masih Berlangsung

Dilaporkan, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sepanjang Januari 2019 hingga Juli 2019, ada 135.747 hektar hutan dan lahan yang terbakar.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi lokasi yang mengalami kebakaran hutan dan lahan terluas yakni 71.712 hektar.

Berikutnya, tiga provinsi lain, yaitu Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Riau seluas 30.065, Kalimantan Selatan 4.670 hektar, dan Kalimantan Timur 4.430 hektar.